Laporan wartawan Surya, Monica Felicitas
TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Ratusan warga penghuni Pavilion Permata Apartement Surabaya, melakukan koordinasi menolak adanya peraturan sepihak yang dilakukan oleh pihak managemen apartemen, terkait dengan beberapa hal yang dirubah oleh managemen, tanpa sosialisasi denga para penghuni.

Sejak awal berdirinya apartemen ditahun 2013, diketahui tidak ada perjanjian yang dapat memberatkan penghuninya, terutama adanya biaya abonemen listrik tambahan, yang mana diketahui tiap unit apartemen menggunakan listrik token.

Bagi warga, adanya puncak masalah, pada tanggal 1 Juli 2016, pihak manajemen juga mulai menerapkan peraturan peningkatan tarif parkir, yang semulas Rp 45.000,00 perbulan, menjadi Rp 250.000,00 perbulan, dan diwajibkan membayar 3 bulan, dimuka.

"Kami kecewa atas tindakan yang dilakukan managemen Pavilion Permata Apartemen, yang dalam hal ini pengembang oleh perusahaan PT PP, yang secara nama, mereka merupakan pengembang besar. Apartemen ini merupakan apartemen pertama yang mereka kelola sendiri. Apalagi sekarang mereka juga menggarap proyek mewah Grand Sungkono Lagoon Apartemen," papar Vimon Winarko, koordinator warga Pavilion Permata Apartement Surabaya kepada Surya, Sabtu (2/7/2016).

Vimon menambahkan, selain masalah tersebut adanya fasilitas Wifi dan Gym yang telah dijanjikan hingga saat ini belum juga terealisasikan.

"Kemarin juga ada warga kami, yang mau membuat wifi sendiri, tapi oleh management tidak diperbolehkan karena mereka menggunakan internet eksklusif, dengan profider Indosat, tapi sampai sekarang juga belum dipasang," tegas Vemon.

Adanya iuran fasilitas apartemen sebesar Rp 242.000,00 perbulan, juga dirasa tidak sebanding dengan fasilitas apartemen, terutama tidak adanya tempat sampah, sehingga sampah warga, diletakkan dilorong apartemen.

"Kan nggak masuk akal, segini besarnya apartemen hanya dijaga oleh tiga orang penjaga, itupun satu pagi, satu siang,satu malam," jelasnya.

Dijelaskan Vimon, pengeluaran juga bertambah, mana kala apabila ada pemilik aparteme ingin mengubah interior ruangan.

"Adalagu biaya, kalau renovasi atau setting out deposit sebesar Rp 2.000.000,00, dan biaya admin Rp 100.000,00. Dari awal kami beli tidak ad perjanjian seperti ini, makanya sekaran apartemen terlihat sepi karena pemiliknya tidak ada yang mau menempati, pengeluaran semakin banyak," paparnya.

Menurut warga, pihaknya telah meminta jadwal untuk bertemu dengan pihak pengola PT PP, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan.

"Kami mohon itikad baiknya, kami hanya inginkan keadilan. Karen masalah ini dapat menurunkan omset persewaan apartemen yang dilakukan oleh beberapa pemilik. Kami tau bahwa disampaikan ke media seperti ini, akan menurunkan harga jual, tapi tidak apa-apa adal clear," pungkas Vimon mengakhiri.(*)