Seruni Minta Jokowi Hentikan Eksekusi Mati Merry Utami
SERUNI menuntut kepada Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan Grasi kepada Merry Utami
Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Wahid Nurdin
Laporan wartawan Tribun Bali, I Made Ardhiangga
TRIBUNNEWS.COM, DENPASAR - Serikat Perempuan Indonesia (Seruni), meminta Presiden Joko Widodo membatalkan eksekusi mati terhadap Merri Utami.
Merri dijadwalkan masuk dalam eksekusi mati jilid ke 3 di era Pemerintahan Presiden Jokowi. Dari 14 daftar pidana hukuman mati, Merry Utami (MU) termasuk dalam daftar tersebut, dan 4 diantaranya telah dieksekusi mati tadi malam.
Pihak Seruni Bali Retno Dewi melalui siaran persnya, mengatakan MU adalah perempuan asal dari Sukoharjo, Jawa Tengah.
Dia adalah korban kekerasan dalam rumah tangga yang kerap kali dilakukan oleh suaminya.
MU dipaksa oleh suaminya untuk bekerja di luar negeri menjadi buruh migran/ TKI dan menjadi tulang punggung keluarga.
Setelah bekerja dua tahun, MU memilih untuk berpisah dengan suaminya.
Pada tahun 2001, MU pergi ke Jakarta untuk melakukan proses kerja di Taiwan yang kedua kalinya.
Di Jakarta, MU berkenalan dengan seorang warga Kanada dan membawanya jalan-jalan ke Nepal.
Di Nepal MU dijebak oleh sindikat narkoba dengan modus dititipkan tas berisi 1,1 kg heroin tujuan ke Jakarta.
Sampai di Bandara Soekarno-Hatta Jakarta, MU ditangkap karena kedapatan membawa heroin dan dijatuhi hukuman mati pada tahun 2002 oleh Pengadilan Negeri Tanggerang.
Saat ini MU tengah menunggu detik-detik gilirannya untuk dieksekusi oleh regu tembak di Lapas Nusa Kambangan, Cilacap.
Nasib MU, tidak berbeda dengan nasib Marry Jane buruh migran asal Filipina yang merupakan korban perdagangan manusia dan korban sindikat narkoba, pun tidak berbeda dengan para buruh migran yang akan dieksekusi mati di luar negeri.
Mereka adalah perempuan-perempuan berasal dari pedesaan yang mencoba mencari penghidupan bagi keluarganya dengan menjadi buruh migran di luar negeri.
"Sulitnya akses untuk mendapatkan pekerjaan di tanah air, kemudian upah yang rendah di kampung halaman, membuat perempuan di desa memilih bekerja di luar negeri. Akses informasi yang tidak mudah didapatkan didesa menjadi ajang paro calo perdagangan manusia menjebak perempuan desa," tegasnya Sabtu (30/7/2016).
Atas situasi tersebut, maka Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI) bersikap tegas menolak pelaksanaan hukuman mati kepada Merry Utami (MU) dan kepada buruh migran lainnya.
Dan SERUNI menuntut kepada Pemerintahan Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo untuk memberikan Grasi kepada Merry Utami (MU). (ang)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.