Gubernur Sebut Kumuh, Kepala Bandara: Itu Aset Pemprov
Sebenarnya, kata Anwar, pihaknya pernah mendapatkan alokasi dana hingga Rp200 juta untuk melakukan pengecatan terminal bandar udara.
Editor: Wahid Nurdin
Laporan Wartawan Tribun Kaltim, Niko Ruru
TRIBUNNEWS.COM, NUNUKAN - Permintaan Gubernur Kalimantan Utara, Irianto Lambrie agar segera dilakukan perawatan pada terminal Bandara Nunukan agar tidak terlihat kumuh, justru membuat Kepala Bandar Udara Nunukan, Nurul Anwar bertanya-tanya.
Pasalnya terminal Bandar Udara Nunukan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
"Terminal masih milik Pemprov Kaltim. Dalam PP 40, APBN tidak boleh digunakan untuk merawat, merenovasi yang bukan milik sendiri. Jadi kembali ke pemerintah kalau gitu," ujarnya, Rabu (10/8/2016).
Sebenarnya, kata Anwar, pihaknya pernah mendapatkan alokasi dana hingga Rp200 juta untuk melakukan pengecatan terminal bandar udara.
Namun karena terbentur pada aturan, pengecatan urung dilakukan sehingga dana tersebut harus dikembalikan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Selama asetnya belum dihibahkan, maka pihak bandara tidak boleh melakukan perbaikan menggunakan anggaran daerah ataupun pusat,” ujarnya.
Dia menyebutkan, bukan hanya terminal yang tampak tidak terawat. Beberapa aset seperti tower juga memerlukan perhatian untuk perawatan.
“Termasuk sebagian tanah. Ada yang masih milik kementerian, ada yang milik Pemerintah Provinsi Kaltim, ada yang dari kabupaten. Harusnya satu sertifikat, satu nama," katanya.
Sebelumnya di Pulau Sebatik, Gubernur Kalimantan Utara menyentil kondisi Bandar Udara Nunukan yang menurutnya tampak kumuh.
“Terminal bandara di Nunukan catnya luntur, mengelupas, dibiarkan bertahun-tahun jadi kelihatan kumuh,” ujarnya, Selasa (9/8/2016) di Pulau Sebatik.
Irianto meminta Pemerintah Kabupaten Nunukan menganggarkan biaya pengecatan.
"Tolong tahun depan terminal bandara dicatlah. Kelihatan kumuh. Anggarannya paling Rp100 juta," ujarnya.
Dia mengatakan, pemerintah daerah harus memberikan pelayanan yang baik dan menampilkan wajah perbatasan dengan image yang terjaga. Pemerintah harus menunjukkan bisa memberi kenyamanan bagi semua yang datang ke perbatasan,
"Kalau APBD Nunukan tidak sanggup, nanti Gubernur menyumbang," katanya.(*)
