Klarifikasi Pemkab Malang Soal Berita Anggaran Printer dan Peralatan Dapur Rp 1 Miliar
Paket meubelair meja dan kursi untuk Bupati dan Wakil Bupati memang dianggarkan Rp 5,362 miliar, namun belum dibelanjakan semua
Editor: Yudie Thirzano
TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Pemkab Malang berusaha menjawab kabar heboh tentang anggaran fantastis untuk pengadaan sejumlah peralatan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).
(Baca: Anggaran Satu Unit Printer di Pemkab Malang Rp 1 Miliar)
Menurut mereka alokasi super mahal sejumlah pengadaan di DPPKAD hanya sebatas anggaran 'politis'.
Sedangkan realisasinya masih jauh dari angka yang tercantum. Nantinya alokasi tersebut akan dialihkan untuk menutup defisit anggaran.
Demikian dijelaskan Kepala DPPKAD Kabupaten Malang, Willem Petrus Salamena, Selasa (27/9/2016).
Willem mencontohkan, paket meubelair meja dan kursi untuk Bupati dan Wakil Bupati memang dianggarkan Rp 5,362 miliar. Namun realisasinya sampai saat ini hanya Rp 1,5 miliar.
Pembelanjaan Rp 1,5 miliar tersebut untuk meubelair di tiga rumah dinas Bupati dan Wakil Bupati.
Masing-masing rumah dinas bupati di Pendopo Malang, rumah dinas bupati diKepanjen, dan rumah dinas wakil bupati di Jalan Gede Kota Malang.
“Sudah berapa tahun meubelair di rumah dinas tersebut belum diganti. Kami anggarkan untuk penggantian,” terang Willem.
Ditambahkan Willem, sebelumnya rumah dinas tersebut memang sudah ada meubelair. Namun mayoritas milik pribadi bupati dan wakil bupati lama.
Sehingga saat ada proses pergantian (sebelum pilkada), seluruh barang dikeluarkan.
“Memang ada milik Pemkab, tapi mayoritas milik Pak Rendra. Demikian juga di rumah dinas wakil bupati, mayoritas milik Pak (Ahmad) Subhan (mantan wakil bupati, red),” katanya.
Lanjut Willem, selain meubelair ada pula pengadaan paket alat rumah tangga lainnya (home use) senilai
Rp 2,545 miliar.
Namun sampai saat ini realisasinya Rp 436,66 juta.
Ditambah anggaran peralatan dapur untuk wakil bupati yang mencapai Rp 1 miliar.
Namun sampai saat ini realisasi anggaran tersebut baru Rp 12.114.000.
Sedangkan printer yang dianggarkan Rp 1 miliar, merupakan anggaran akumulasi.
Sebab DPPKAD harus membeli printer untuk sejumlah SKPD yang membutuhkan.
“Jadi SKPD-SKPD melapor ke saya, mereka butuh berapa printer. Semua dikumpulkan, kemudian kita anggarkan bersama-sama,” tegasnya.
Pengadaan printer tersebut sampai saat ini terealisasi Rp 1.077.400.000. Jumlah tersebut untuk tujuh printer laser, 40 inkjet, 20 A10, 36 color laser, 24 dot matrix, dan satu printronix. Lalu ke mana sisa anggaran yang telah disetujui tersebut?
Willem menjelaskan, anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menutup defisit. Dari hitungan sementara, defisit saat ini mencapai Rp 7,8 miliar.
“Lewat PAK (perubahan anggaran keuangan) akan ada pengalihan anggaran. Anggaran yang ada digunakan untuk menutup defisit,” tandasnya.