TRIBUNNEWS.COM, JAMBI - Biaya yang dikeluarkan oleh pasangan calon kepala daerah selama sosialisasi dan kampanye pada pilkada serentak kali ini diyakini bisa melampaui pilkada lima tahun lalu.

Itu baru biaya yang dikeluarkan oleh pribadi. Di luar dana yang dilaporkan secara resmi ke KPU dalam Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) yang sumbernya bisa didapat dari beberapa kategori.

Penuturan sejumlah mantan calon kepala daerah setidaknya memberikan gambaran hal itu.

Adalah Sri Sapto Edi, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jambi yang lima tahun lalu maju di pilkada Tebo.

Ketika itu ia menjadi calon wakil bupati.

Ia mengakui biaya politik saat pilkada tidaklah sedikit. Dia menyatakan selama dia sosialisasi dan menjadi calon menghabiakan dana hingga miliaran rupiah.

"Selama dua tahun saya sosialisasi saya habis masih sedikit, Rp 8 miliar,” ungkapnya saat ditemui di halaman parkir belakang kantor Gubernur Jambi, Senin (17/10/2016).

Dia mengatakan biaya tersebut habis untuk sosialisasi dan kebutuhan logistik. Dia mencontohkan.

Untuk sekali pertemuan terbatas saat sosialisasi dana yang dihabiskan bisa mencapai Rp 25 juta.

Itu terdiri dari biaya makan, minum, hiburan dan sebagainya.

"Kita undang 100 orang saja sudah berapa juta jumlahnya," imbuhnya.

Tentu, kebutuhan dan kemampuan finansial masing-masing calon berbeda.

Sementara itu, mantan calon Wakil Gubernur Jambi Edi Purwanto juga merogoh kocek dalam.

"Saya habis Rp 2 atau Rp 4 miliar juga kemarin," katanya mengakui.

Sosialisasi dan logistik termasuk penyedot dana yang besar. Setiap pertemuan dapat menghabiskan dana yang tidak sedikit.

"Kita kumpul-kumpul saja bisa keluar banyak," bebernya.

Namun, menurut Edi biaya tersebut didapatkan dari donasi dan gotong-royong dari pengurus dan pendukung.

Tentu dana yang dibutuhkan untuk pilkada bupati atau wali kota jauh lebih sedikit ketimbang pilkada gubernur dan wakil gubernur.

Lalu bagaimana peluru finansial sejumlah pasangan kepala daerah di pilkada yang akan digelar 2017 nanti? Mereka masih enggan buka-bukaan.

Calon Bupati Muoarojambi dari calon perseorangan, Abunyani mengatakan untuk biaya kampanye saat ini pihaknya belum menghitung secara rinci.

Tapi ia mengatakan jika ada investor yang bekerja sama apalagi untuk kemajuan daerah maka akan diterima.

“Soalnya daerah membutuhkan investasi. Kalau ada bantuan untuk daerah kita terima untuk kemajuan," katanya.

Sementara itu calon Bupati Muarojambi lainnya Ivan Wirata juga mengelak saat ditanyakan biaya politik yang ia gelontorkan.

"Pasti ada tapi tidak bisa kita sampaikan di sini," katanya.

Dia juga mengatakan belum menghitung besaran biaya politik yang sudah dikeluarkan.

Senada, Sukandar calon Bupati Tebo mengatakan sudah mempersiapkan dana politik untuk pilkada.

Namun dirinya belum bisa memastikan besaran keseluruhan.

"Tidak tahu juga ya, nanti dihitung," imbuhnya.

Dia mengatakan kebutuhan politik memang banyak namun itu adalah untuk pengeluaran rutin dan wajar sebagai calon yang maju.

Untuk diketahui, dana kampanye diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 tahun 2016 perubahan atas PKPU Nomor 8 tahun 2015.

Dana harus bersumber dari partai politik, sumbangan perseorangan, dan kelompok atau badan hukum.

Nominalnya, maksimal Rp 75 juta untuk parpol atau gabungan parpol atau perseorangan.

Sementara sumbangan dari badan hukum paling besar Rp 750 juta.(*)