Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar mendesak Pemerintah Kota Bandung untuk segera membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Sebab Pemerintah Kota Bandung hanya mengandalkan Dinas Penanggulangan dan Pencegahan Kebakaran (DPPK) untuk menangani bencana.

"Sudah lama dikasih tahu, tapi katanya 2017 sudah efektif. Jabar termasuk Kota Bandung tidak bebas dari bencana, tiba-tiba banjir atau puting beliung datang," kata Deddy kepada wartawan di Stadion Sidolig, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Selasa (25/10/2016).

Deddy pun menyebut, DPPK itu seharusnya bagian dari BPBD. Dengan tidak adanya BPBD, kata dia, masyarakat yang terkena bencana juga sulit mendapatkan bantuan.

"Bantuan yang akan disalurkan itu sulit koordinasi dan tidak ada orang yang terlatih untuk mitigasi bencana," kata Deddy.

Deddy menilai, pemerintah Kota Bandung harus bertanggungjawab atas terjadinya banjir parah di Jalan Pagarsih dan Jalan dr Djundjunan.

Pemerintah Kota Bandung, kata dia, juga perlu melakukan rekayasa teknologi untuk mencegah terulangnya kembali banjir tersebut.

"Andaikata diatasi dengan rekayasa teknologi, jangan sampai airnya kebuang ke kota lain seperti Cimahi," kata Deddy.

Menurut Deddy, Kota Bandung tidak berdiri sendiri. Menurutnya, Kota Bandung masih memiliki hubungan geografis dengan Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi.

"Jangan-jangan banjir di Pasteur itu juga gara-gara kawasan Bandung utara yang memang sudah rapat sehingga air deras datang ke Kota Bandung. Makanya perlu koordinasi antarkabupaten," kata Deddy.

Sungai Citarum misalnya, kata Deddy, yang sampahnya ternyata bukan hanya dari Kabupaten Bandung saja. Kota Bandung juga menyumbang sampah ke Sungai Citarum.

"Jadi penanganannya juga harus dilihat secara integrasi. Insyaallah ada usul dari gubernur. Ini penting jangan sampai terkotak, parsial," kata Deddy. (cis)