Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Pembubaran dan penghentian aktivitas taksi online menjadi tuntutan Gabungan Pengemudi Taksi Bandung (GPTB) kepada Wali Kota Bandung Ridwan Kamil pada aksi unjuk rasa, Rabu (2/11/2016).

Hal itu sekaligus menagih pernyataan wali kota yang tak mengizinkan taksi online beroperasi di Kota Bandung pada Maret 2016.

"Secara pribadi kami sudah tanyakan tentang hal itu, tapi sampai kini tidak ada realisasinya. Kami hargai wali kota, tapi kami capek. Apakah kami mau dibunuh perlahan-lahan," kata Ketua GPTB, Tedi Nugraha, kepada wartawan di sela-sela aksi di Bala Kota Bandung, Jalan Merdeka, Rabu (2/11/2016).

Tedi mengatakan, pihaknya mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai Pemerintah Kota Bandung merealisasikan tuntutan GPTB.

Menurutnya, pemerintah harus bersikap tegas terkait dengan keberadaan taksi online.

"Pemerintah Kota Bandung harusnya cerdas. Tata kota bisa kenapa menata hal seperti ini tidak bisa, kenapa dibiarkan begitu saja," kata Tedi.

Tedi mengatakan, Pemerintah Kota Bandung sendiri membatasi keberadaan taksi konvensional. Menurutnya, kuota taksi di Kota Bandung hanya sebanyak 2.400 unit.

Pembatasan itu tak berlaku untuk taksi online. Akibatnya semua kendaraan pribadi berpelat hitam bisa menjadi taksi yang tidak memenuhi syarat-syarat.

"Kami akan perjuangkan hak kami, jangan dilihat waktu, kami tiap hari bisa demo dan tidak akan berhenti," kata Tedi. (cis)