Laporan Wartawan Bangka Pos Nurhayati

TRIBUNNEWS.COM,BANGKA - Warga pesisir dan nelayan dari Kecamatan Belinyu kembali mendatangi DPRD Kabupaten Bangka, Senin (14/11/2016) untuk menyalurkan aspirasi mereka menolak beroperasinya Kapal Isap Produksi (KIP) di Kawasan Teluk Kelabat.

Perwakilan nelayan dari Kecamatan Belinyu, Herman menilai keluhan dari para nelayan tidak ada yang mendengar, padahal mereka sudah menyuarakan hingga ke tingkat pemerintah pusat tetapi tidak ada tanggapan.

Untuk itu para nelayan menurutnya ingin langsung bertemu dengan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk menyampaikan langsung aspirasi mereka.

"Keberadaan KIP ini semua sudah mendengar dan melihat apa yang terjadi di Teluk Kelabat Belinyu. Kami dari masyarakat pesisir dan nelayan sekarang ini sulit mencari nafkah," ungkap Herman.

Menurutnya, jumlah KIP bukannya berkurang tetapi bertambah marak, apalagi PIP, TI rajuk, dan TI tower akan masuk dan beroperasi di Kawasan Teluk Kelabat.

"Kami menanggulangi jangan sampai terjadi. Hanya segelintir yang peduli, para pejabat sudah kami temui tapi tidak peduli dengan lingkungan kita apalagi sudah digaung pariwisata dan pelabuhanan internasional di Belinyu," katanya.

Disebutkan KIP menyebabkan pendangkalan dan akhir kami masyarakat pesisir tidak bisa cari makan. Tempat kami sudah hancur, pukat jaring nggak bisa lagi sudah lumpur.

"Saya nelayan tidak bisa melaut lagi karena air sudah keruh," keluh Herman.

Pihaknya sudah datang langsung ke Jakarta menemui Kementerian Kelautan dan Perikanan, Menko Maritim hingga Kepolisian Republik Indonesia.

"Kelihatannya semua tutup mata, siapa yang peduli dengan daerah kita? Tidak menpan semuanya. Kami minta solusi, kami ingin mengadukan ke presiden tolong kami dimediasi. Kalau presiden nggak bisa juga, kita sama-sama mengancurkannya," tegas Herman.