TRIBUNNEWS.COM, KARANGANYAR - Suasana informal dan penuh kekeluargaan di Pendopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar, Sabtu (12/11/2016) malam, dimeriahkan dengan hadirnya artis papan atas Ikke Nurjanah yang juga merupakan “Duta Sanitasi”dari Program Nasional PPSP (Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman).

Tampak juga hadir para pejabat dari Kementerian BPN/Bappenas, Kementerian Kesehatan dan Direktur Eksekutif Akkopsi (Aliansi Kabupaten Kota Peduli Sanitasi).

Akkopsi merupakan forum Bupati Walikota yang memiliki kepedulian tinggi atas sektor sanitasi. Bupati Karanganyar Juliyatmono merupakan salah satu dari 444 bupati/walikota anggota Akkopsi lainnya.

Malam itu dilakukan pencanangan gerakan bersama, sekaligus sosialisasi kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Karanganyar nomor 80 tahun 2016 tentang Gerakan Menuju Akses Sanitasi Menyeluruh.

Gerakan dan kebijakan ini akan dilakukan hingga tahun 2019. Gerakan ini merupakan salah satu inovasi Kepala Deerah dalam mengimplementasi Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) secara berkelanjutan, sesuai dengan target nasional Universal Akses yang tertuang dalam RPJMN 2014-2019.

Gerakan dan kebijakan Bupati ini berkontribusi bagi upaya pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 185 tahun 2014 tentang “Percepatan Penyediaan Layanan Air Minum dan Sanitasi” yang ditandatangani Presiden Joko Widodo, dan surat khusus Gubernur Jawa Tengah (nomor surat: 440.1/001/8501) kepada 6 Bupati/Walikota (salah satunya Bupati Karanganyar) terkait dengan Percepatan target 100% akses sanitasi di Jawa Tengah pada 2019.

Bupati Karanganyar Juliyatmono mengatakan sebelum adanya Peraturan Presiden maupuan keluarnya Surat Gubernur Jawa Tengah terkait Percepatan Penyediaan Layanan Sanitasi, kami telah memfokuskan hal ini dalam visi dan misi serta program kerja pemerintah kabupaten.

“Kami bahkan menargetkan tahun depan pada 2017 tidak ada lagi perilaku BABS (Buang Air Besar Sembarangan). Bukan hanya pengelolaan air limbah, kami juga menargetkan pengelolaan sampah skala kabupaten, sesuai dengan target nasional dan provinsi," kata bupati Juliyatmono.

Hal ini secara konsisten dijalankan oleh pemerintah kabupaten lintas SKPD yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) Kabupaten Karanganyar.

Bappeda Karanganyar telah memfasilitasi berbagai SKPD (anggota Pokja AMPL) telah melakukan revisi atas SSK Karanganyar. Berbagai target dan prioritas pembangunan sanitasi, khususnya dalam pengelolaan air limbah dan sanitasi skala kabupaten jangka menengah (5 tahun ke depan) sudah dijelaskan dalam SSK tersebut.

SSK merupakan rujukan SKPD dalam merumuskan Rencana Kerja tahunan mereka. SSK pedoman bagi para pemangku kepentingan (stakeholders) dalam berkontriubsi dan berkolaborasi dalam pembangunan sanitasi yang layak secara terpadu.

Dalam sambutannya Ketua Pokja AMPL Eko Wiji Purwanto (dari Direktorat Perkotperkim Kementerian BPN/Bappenas), memberikan apresiasi.

“Berbagai dokumen perencanaan telah banyak dilahirkan oleh kabupaten dan kota peserta Program PPSP. Berbagai Road Map (Peta Jalan) Pembangunan Sanitasi di tingkat provinsi juga telah dibuat. Tapi upaya dan komitmen bapak Bupati Juliyatomo yang mengawal langsung pembangunan sektor sanitasi, sektor yang kurang populer ini, kurang seksi dibanding sektor atau bidang lain, ini merupakan pembelajaran dan teladan dalam program PPSP,” kata Wiji Purwanto.

Apresiasi juga diberikan oleh Direktur Eksekutif AKKOPSI yang juga mantan Walikota Payakumbuh dua periode, Josrizal Zain.