Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

13 Desa di Padang Lawas Ancam Boikot Pilkada Sumut 2018

Selain mengancam pindah ke Riau lantaran jalan rusak tak diperbaiki, warga 13 desa di Padang Lawas mengancam memboikot Pilgub Sumut 2018.

Penulis: Array Anarcho
Editor: Y Gustaman
zoom-in 13 Desa di Padang Lawas Ancam Boikot Pilkada Sumut 2018
Tribun Medan/Array A Argus
Perwakilan masyarakat dari 13 desa di Kecamatan Hutaraja Tinggi (Huragi) dan Kecamatan Batang Lubu Sutam (Batam), Kabupaten Padang Lawas (Palas), Sumatera Utara saat mendatangi DPRD Sumut meminta perbaikan jalan. Jika fasilitas infrastruktur di desanya tidak diperbaiki, mereka mengancam akan pindah kependudukan ke Provinsi Riau, Kamis (24/11/2016). TRIBUN MEDAN/ARRAY A ARGUS 

Laporan Wartawan Tribun Medan, Array A Argus

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Selain mengancam pindah ke Riau lantaran jalan rusak tak diperbaiki, warga 13 desa di Padang Lawas mengancam memboikot Pilgub Sumut 2018.

Warga 13 desa di Kecamatan Hutaraja Tinggi dan Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Sumatera Utara, emosi karena jalan rusak di desa mereka tak kunjung diperbaiki. 

"Untuk apa kami ikut Pilkada, kalau jalan di desa kami belum juga diperbaiki. Dari tahun ke tahun, kondisinya tetap parah. Sama saja seperti tidak ada pemimpin. Lebih baik tidak ikut pilkada," ungkap perwakilan masyarakat 13 desa yang dikomandoi Sugianto Harahap, Kamis (24/11/2016).

Baca: Gubernur Sumut Didesak Perbaiki Jalan Rusak di Padang Lawas

Mereka mengatakan pilkada hanya menguntungkan segelintir orang. Para pemimpin kerap menabur janji tanpa ada realisasi sedikitpun terhadap kepentingan masyarakat.

"Inilah kenyataan, baik ada pemimpin ataupun ada pemimpin sama saja. Sama-sama tak pernah menguntungkan masyarakat," ungkap masyarakat 13 desa itu.

Saat menggelar aksi di DPRD Sumut, perwakilan masyarakat diterima Sekretaris Komisi D, Aripay Tambunan. Ia berjanji mencatat semua usulan dan masukan masyarakat untuk dibahas di rapat dewan.

Berita Rekomendasi

"Meski saya bukan dapil di sana, namun persoalan ini harus segera kita tuntaskan. Ini adalah kepentingan pembangunan Sumatera Utara untuk lebih baik ke depannya," kata Aripay.

Sumber: Tribun Medan
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas