TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA -- Rencana perampingan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) membuat sejumlah pejabat daerah resah. Di Kota Samarinda, perampingan SKPD sudah disusun oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda). Konsep SKPD yang baru tinggal ditandatangani Walikota.

Menurut Kabag Organisasi Sekretariat Kota Samarinda Siami Misnam, perampingan SKPD, Pemkot bisa hemat anggaran hingga Rp 1 miliar perbulan. "Dari TTP saja anggaran hemat Rp 1,5 miliar perbulan, saya menghitung berdasarkan yang hilang. Kalau eselon IV TTP-nya Rp 4 jutaan, berarti setahun ada Rp 12 miliaran. Biasanya sebulan ada Rp 2-3 miliar," katanya.

Namun, lanjut Siami, itu belum bisa menutupi, makanya di provinsi itu ada mangkas pegawai. "Ini bisa jadi dibilang mangkas pegawai, tapi itu kebijakan pegawai, apakah diperpanjang, ataukah keuangan kita ini sudah berat. Kan kasian juga teman-teman," ungkapnya.

Terkait penetapan pejabat yang duduk di SKPD baru, Siami Misnam mengaku belum tahu. "Ini masa-masanya, makanya pejabat pada tegang juga. Sebenarnya tidak boleh ditakuti, mutasi hal wajar. Kebanyakan yang kehilangan jabatan itu adalah Eselon IV yang posisinya kepala seksi," katanya.

Menurut Siami, adanya perubahan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Undang-undang No. 5 tahun 2014 sebenarnya eselon sudah tidak ada lagi, yang ada nanti jabatan pimpinan tinggi. Posisinya ada di eselon II, di bawahnya eselon III (Kepala Bagian) akan menjadi administrasi, dan eselon IV akan menjadi pengawas.

Dikemukakan, untuk tataran Eselon II aman, hanya Eselon IV yang banyak dirombak. "Kehilangan jabatan itu sudah konsekuensinya, di Peraturan Menteri juga restrukturisasi itu juga mengakibatkan kehilangan jabatan. Itu konsekuensi logisnya," ujarnya.

Pejabat Tegang

Perampingan SKPD memang membuat sejumlah pejabat setingkat Eselon IV waswas, tegang, dan resah. Rencana perubahan struktur organisasi membuat beberapa pejabat kehilangan kursi jabatan, atau dipindah ke jabatan baru.

Nurul, Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Bugis, Samarinda mengaku, sebenarnya tidak masalah adanya perubahan struktural. "Kan itu masih bisa dilihat dari prestasi, kalau prestasinya tidak ada, mau tidak mau dilepas. Kami siap dimutasi dimana saja," kata Nurul.

Disampaikan Nurul kalau difungsionalkan tidak masalah, karena itu sudah ada aturannya. "Kita mengikuti saja, jabatan itu amanah. Saya pun pernah lepas jabatan waktu itu saya hamil, artinya itu kan bisa saja," ungkapnya.

Nurul yang sudah 17 tahun menjadi PNS mengungkapkan, banyak pejabat yang waswas. "Kalau saya percaya diri saja, kalau kita berlian ya tetap berlian walau berada di tengah lumpur sekali pun, kita percaya saja. Tidak perlu macam-macam," ungkapnya.

Dadang Airlangga, Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Kota yang akan digabung menjadi satu dengan Dinas Bina Marga, dan dipecah dua menjadi Perumahan/Permukiman dan Tata Ruang mengatakan jabatan adalah amanah. "Siap dipindahkan dimana saja, yang terpenting memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terpenting kita bisa berkarya kemana pun, " kata Dadang.

Dadang mengatakan, pekerjaan itu dinikmati. Kemikmatan kerja itu yang dirasakan. "Rezeki itu Tuhan yang atur, janji Tuhan itu sudah pasti," katanya. (dha)