Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG -  Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, kaget mendengar informasi adanya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Bupati Klaten, Sri Hartini.

"Heh? Kapan? Bupati Klaten? Saya belum dengar," katanya saat ditemui usai melantik pejabat Eselon II, III, dan IV di halaman kantor Gubernur Jateng, Kota Semarang, Jumat (30/12/2016).

Ia mengungkapkan, adanya OTT pada seorang Bupati di Jateng, menurutnya, semua pejabat tak pernah belajar atas peristiwa OTT yang dilakukan KPK, terutama di Jateng.

Mengingat, belum lama ini di Kabupaten Kebumen juga ada penangkapan pejabat publik oleh KPK.

"Ini mengejutkan. Kalau itu terjadi, ya kita mung ngomong thok, nggak serius. Sebab waktu kita kumpulkan dan latihan dengan KPK bareng-bareng itu semua agar punya integritas dan semua diteken, dan diteken itu bagian dari sumpah," ungkapnya.

Pada Maret 2016 lalu, sebanyak 17 Kepala Daerah hasil Pilkada serentak 2015, mengikuti workshop integritas di KPK Jakarta.

Workshop ini bertujuan untuk menularkan virus antikorupsi. Ke 17 Kepala Daerah juga sudah menandatangani pernyataan untuk menjaga integritas.

Antaralain Wali Kota Surakarta, Wali Kota Semarang, Wali Kota Pekalongan, dan Wali Kota Magelang.
Selanjutnya Bupati Purworejo, Bupati Purbalingga, Bupati Kebumen.

Kemudian Bupati Rembang, Bupati Blora, Bupati Wonosobo, Bupati Boyolali, Bupati Semarang, Bupati Wonogiri, Bupati Pemalang, Bupati Kendal, Bupati Sukoharjo, dan Bupati Klaten.

"Akan saya cek secepatnya, apa yang terjadi. Kalau itu terjadi, ya dua kali itu pukulan telak buat Jawa Tengah. Di tengah Pemprov mendorong integritas. Akan saya kumpulkan semuanya segera," katanya.

Mengenai informasi yang beredar bahwa OTT pada Bupati Klaten adalah seputar mutasi jabatan dengan barang bukti senilai Rp 2 miliar, Ganjar mengaku sangat prihatin.

"Itu lebih parah lagi itu, ketika sekarang kita di Pemprov Jateng memberikan contoh pakai seleksi terbuka dan semua bisa berkompetisi, kalau benar seperti itu, ini memalukan. Kayaknya kita mesti pinjam orang KPK untuk kita taruh di Kabupaten/Kota termasuk di Provinsi," ungkapnya.

Ganjar juga menegaskan, bahwa untuk integritas pejabat publik, di tingkat Provinsi Jateng ia jamin lebih bersih. Sedangkan di level Kabupaten dan Kota, Gubernur memiliki batas kewenangan.

"Kalau di Provinsi saya jamin. Kalau tidak, saya sendiri yang ngambil tindakan. Bahkan saya meminta, kalau di Provinsi ada seperti itu, tolong di OTT segera," kata Ganjar.

"Kalau yang di sana (Kabuoaten/Kota), ya kita hanya bisa mengimbau, kecuali kita diberi kewenangan lebih tinggi untuk bisa mengatur mereka, seperti di DKI. Kalau tidak, agak sulit," imbuhnya.