Kesaksian Ajudan Bupati Klaten: Hanya Ibu yang Tahu Nomimal Sebuah Jabatan
Ajudan mengungkap soal nominal jabatan yang ingin diburu langsung di bawah kendali Bupati Klaten Sri Hartini.
Editor: Y Gustaman
TRIBUNJATENG.COM, KLATEN - Begitu banyak akses untuk langsung menawar harga sebuah jabatan sebuah instansi di Pemeritnah Kabupaten Klaten kepada Sri Hartini.
Asal tahu saja, Kepala Seksi SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Suramlan menawar jabatan tertentu kepada Bupati Klaten bukan dari dua orang dekatnya.
Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap tangan Bupati Klaten Sri Hartini dan Suramlan terkait jual beli jabatan di Pemkab Klaten. Baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka.
Penyidik KPK masih menelusuri aliran dana suap jabatan yang mengalir ke kantong sang bupati. Daftar sejumlah pejabat yang diduga setor dana ke Sri Hartini sudah dikantongi penyidik KPK.
Di antara daftar tersebut adalah data yang dipegang oleh Nina Puspitarini, ajudan bupati. Sebagai orang dekat tentu Nina orang paling dekat dengan Sri Hartini.
Baca: Mengaca Kasus Bupati Klaten, Gubernur Ganjar Minta KPK Buka Perwakilan di Daerah
Baca: Pengawal Pribadi Sri Hartini Ungkap Banyak Loket untuk Beli Jabatan di Klaten
Baca: Bupati Klaten Tertangkap KPK, Pelantikan Ratusan Pejabat Tertunda
Baca: Bupati Klaten Tertangkap KPK, Gubernur Jateng Bakal Panggil Seluruh Bupati dan Wali Kota
Semua tamu yang akan menemui Sri Hartini harus berurusan dengan Nina, termasuk para pegawai negeri sipil yang bermaksud "membeli" jabatan.
"Kalau ada tamu itu ke saya dulu. Semua tamu kan lewat saya," kata Nina saat ditemui usai diperiksa penyidik KPK di aula Setya Haprabu Polres Klaten, Jawa Tengah, Selasa (3/1/2017) malam.
Setiap kali akan ada tamu yang menghadap bupati, Nina menanyakan asal dan keperluan mereka. Setelah itu keperluan mereka diteruskan kepada Sri Hartini.
Selama 10 jam diperiksa penyidik KPK, Nina mendapatkan banyak pertanyaan seputar tugas pokok fungsi sebagai ajudan orang nomor satu di Klaten.
Ditanya terkait daftar yang disita petugas KPK darinya, Nina mengatakan bukan miliknya melainkan draf milik Bupati Klaten.
"Itu cuma draf kok, drafnya Ibu (Sri Hartini, red). Bukan milik saya," Nina menegaskan.
Ia mengakui draf tersebut berisi nama-nama PNS yang sowan untuk melobi jabatan kepada Sri Hartini. "Cuma sedikit kok, ada empat atau berapa gitu," ungkap dia.
Terkait siapa dan dari intansi mana saja berasal, Nina enggan menjawab. Ia memastikan nama-nama tersebut tak hanya berasal dari Dinas Pendidikan Klaten.
"Ada dari macam-macam kok," jawab dia.