Pemkot Mestinya Siapkan Kompensasi Bagi Warga Kampung Bugis
Sengketa antara warga dan Hj. Maisarah membuat warga kini tinggal di tenda-tenda sementara dan juga di masjid.
Penulis: I Made Ardhiangga
Editor: Eko Sutriyanto
Untuk itu, Pemda hadir saat ini adalah untuk membuat rakyatnya merasakan aman dan tentram. Sehingga tidak terkesan keputusan hukum berkeadilan yang dihadirkan, malah lebih kepada melegalisasi perampasan atas kampung Bugis. Yang punya sejarah panjang dan keterkaitan dengan perjalanan sejarah Bali.
"Pemda mesti turun untuk rakyatnya. Entah persoalan itu antara warga dengan warga, tapi mereka adalah masyarakat Bali juga. Mereka bukan binatang yang bisa seenaknya digusur dan tidak mendapat penanganan pemerintah," tegas Dhamantra.
Dhamantara melanjutkan, bahwa lembaga peradilan itu tempat dimana masyarakat mencari keadilan. Tidak sekedar memutuskan "menang kalah", begitu juga kepolisian.
Tidak sekedar aparat penegak hukum, tapi juga pengayom masyarakat.
Idealnya aparatur hukum itu tidak terlibat dengan proses eksekusi yg berpotensi menelantarkan masyarakat.
"Sejalan dengan proses reformasi mental, seharusnya tidak boleh lagi mempertontonkan keputusan yang mengatasnamakan keadilan, namun dapat mengebiri rasa kemanusiaan," bebernya. (ang)
