Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Meski undang-undang keterbukaan informasi publik berlaku sejak 2010, masih banyak pemerintah kota/kabupaten di Jabar yang "alergi" jika ditanya penggunaan anggaran pemerintah.

Berdasarkan data Komisi Informasi Provinsi (KIP) Jabar, sebagian besar pengaduan masyarakat yang masuk itu untuk mengadu alerginya pemerintah ketika ditanya soal penggunaan anggaran.

"Sebagian besar sengketa yang ditangani di KIP terjadi karena pemerintah kota/kabupaten tak menanggapi atau merespon permintaan masyarakat soal penggunaan anggaran," kata Ketua KIP Jabar, Dan Satriana, ketika ditemui di kantornya, Jalan Turangga, Kota Bandung, Senin (9/1/2017).

Dan menjelaskan, pihaknya menerima 719 pengaduan sepanjang 2016. Pengaduan atau sengketa itu terjadi ketika permintaan informasi masyarakat tidak ditangapi atau hasil informasi yang diterima tidak sesuai yang diminta.

Dari ratusan pengaduan yang masuk, kata Dan, sebagian besarnya memang mempertanyakan anggaran kegiatan.

"Hampir seluruhnya pemerintah tidak mau menanggapi ketika ditanya hal itu. Ada yang menanggapi tapi, tidak puas itu, jumlah pengaduannya cuma 22, sisanya pemerintah tidak menanggapi," kata Dan.

Dan menjelaskan, alerginya pemerintah ketika ditanya soal anggaran lantaran merasa sudah benar penggunaannya.

Mereka menganggap anggaran sudah diperiksa inspektorat atau lembaga yang kompeten sehingga masyarakat tidak perlu tahu lagi.

"Era sekarang akuntabilitas tidak cukup dengan pengawasan. Apalagi tingkat kepercayaan terhadap lembaga pengawas juga menurun. Untuk melihat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan perlu peran masyarakat," kata Dan.

Dikatakan Dan, hal tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah. Sebab semakin banyak masyarakat yang mempertanyakan penggunaan anggaran, maka kinerja pemerintah akan semakin baik.

"Berbeda ketika masyarakat pasif, jadi pemerintah tidak merasa tertantang karena tidak ada yang kritis, jadi buat apa perbaiki diri. Ketika masyarakat kritis, pemerintah akan perbaiki diri," kata Dan.

Dan mengatakan, pihaknya selalu melakukan evaluasi berdasarkan jumlah pengaduan masyarakat yang masuk. Pada umumnya, setiap kota/kabupaten memiliki lembaga yang bisa menjadi sumber informasi.

Pemerintah kota/kabupaten pun mempunyai pejabat yang khusus dimintai informasi.

"Perangkatnya sudah ada, cuma yang lemah mereka menyediakan dan koordinasi penyediaan informasi publik, jadi informasi yang diberikan itu tidak lengkap. Mereka hanya beri ringkasan dan belum berani memberikan info lengkap," kata Dan.

Selain itu, kata Dan, pemerintah kota/kabupaten tidak memiliki standar pelayanan di dalam memberikan informasi publik.

Seharusnya masyarakat dengan mudah mendapatkan informasi yang diminta kepada pemerintah kota/kabupaten.

"Hal itu menunjukkan kepatuhan pemerintah kota/kabupaten terhadap keterbukaan informasi baru sebatas kelembagaan," kata Dan. (cis)