Laporan Wartawan Tribun Jabar, Teuku Muh Guci S

TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menerima langsung petisi koalisi masyarakat Sunda yang menggelar aksi di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/1/2017).

Pria yang akrab disapa Aher itu mendukung penuh isi petisi yang diserahkan langsung Sukmawati Soekarnoputri, putri Presiden ke-1 Republik Indonesia Sukarno.

"Pertama kami punya komitmen untuk menjaga NKRI. NKRI harga mati dan Pancasila ideologi yang sudah final," kata Aher kepada wartawan di Gedung Sate.

Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian dan TNI juga berkomitmen menjaga kondusifitas Jabar. Aher menginginkan masyarakat Jabar yang memiliki latar belakang berbeda hidup harmonis.

"Dilarang menista, agama, Pancasila, budaya, dan orang per orang. Kita hidup bukan untuk saling menistakan. Tapi silih asah silih asih silih wangi," ujar Aher.

Aher mengajak masyarakat Jabar selalu menjaga keharmonisan itu. Menurutnya, setiap potensi yang menggangu keharmonisan masyarakat harus dihadapi. Gangguan keamanan di Jabar sama saja mengganggu keutuhan NKRI.

"Beda pendapat biasa, tapi ada musyawarah. Kita juga harus menghormati perbedaan. Kita hadirkan jabar yang kondusif. Siapa pun yang ada urusan hukum, kami juga akan mendukung diproses secara adil
dan benar," kata Aher.

Dalam aksi Sawala Masyarakat Sunda di depan Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Sukmawati Soekarnoputri dan Sekjen DPD PDI Perjuangan Jabar Abdy Yuhana ikut hadir.

Peserta yang hadir membuat petisi berisi mengenai pernyataan sikap masyarakat Sunda yang ingin Jabar kondusif. Petisi itu pun langsung diserahkan kepada Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan; Kapolda Jabar, Irjen Pol Anton Charliyan; dan Pangdam III/Siliwangi.

"Petisi ini bagian dari bangsa yang terpanggil atas kerpihatinan adanya upaya adu domba atas nama umat Islam," kata koordinator aksi Fauzan Rachman ketika menyerahkan petisi ke Gubernur Jabar.

Tiga hal yang tertera dalam petisi itu, pertama, masyarakat Sunda mendukung penuh pengusutan perbuatan pidana yang dilakukan Rizieq Sihab dan mendukung Kapolda Jabar melaksanakan tugas penegakan hukum.

Kedua, meyakini Pancasila mengandung nilai luhur yang sejalan dengan agama yang ada di Indonesia karenanya harus dihormati dan dipertahankan dari segala pelecahan dan penistaan.

"Atas dasar itu kami menilai Rizieq Sihab tidak bisa dibiarkan dalam wadah NKRI dan harus jadi landasan sikap bagi seluruh organisasi yang ada di Indonesia," imbuh Ketua Umum GMBI.

Ketiga, masyarakat Sunda menolak keras segala bentuk perbuatan kekerasan, fitnah, dan sikap intoleran yang dilakukan FPI di berbagai wilayah di Indonesia baik dalam bentuk lisan maupun perbuatan yang merusak ketentraman dan keutuhan NKRI.

"Kami meminta Presiden, MPR, DPR, Kapolri, Panglima TNI, dan pimpinan negara untuk segera bubarkan FPI dan menjadikannya organisasi terlarang," kata Fauzan.