Dapat Predikat A, Pemrpov Jabar dan Kota Bandung Jadi Percontohan dalam Pengelolaan Anggaran
Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jabar menjadi percontohan bagi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi lain dalam pengelolaan anggaran pada 2017.
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Sugiyarto
Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jabar menjadi percontohan bagi pemerintah kota/kabupaten dan provinsi lain dalam pengelolaan anggaran pada 2017.
Pemerintah daerah yang pengelolaan anggarannay masih buruk bisa belajar dari pemerintah Kota Bandung dan Jabar yang mendapatkan predikat A dalam pengelolaan anggarannya.
“Kami juga jadikan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi DIY, dan Provinsi Jatim sebagai role model. Jadi pemerintah daerah bisa belajar ke mereka. Tidak perlu lagi ke luar negeri,” ujar Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur, di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (25/1/2017).
Asman mengatakan, pemberian predikat A kepada Kota Bandung, Banyuwangi, Jabar, DIY, dan Jatim berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LHE AKIP) 2016.
Artinya, kata dia, kinerja pemerintahannya dalam mengelola anggaran memiliki
tingkat efisiensi yang tinggi.
“Kota Bandung misalnya, bisa menghemat anggara Rp 1 triliun. Artinya masih banyak hal di tempat lain yang ternyata mubasir dalam sistem penganggaran yang hasilnya tidak jelas tapi anggarannya habis,” kata
Asman.
Asman mengatakan, sistem penganggaran yang hasilnya tidak jelas itu berdampak terhadap pemborosan. Dicontohkannya, pemerintah daerah menganggarkan dana untuk perbaikan lingkungan.
Namun pada praktiknya kegiatan tersebut tidak sesuai judul yang dianggarkan.
“Ternyata hanya untuk membeli lampu. Itu tidak nyambung. Selain itu banyak seminar dan rapat, anggaran habis, tapi hasilnya rekomendasi dan laporan itu tidak benar dan itu yang harus diubah,” kata Asman.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) menyerahkan LHE AKIP 2016.
LHE AKIP 2016 itu diserahkan kepada perwakilan pemerintah kota/kabupaten di Sumatra, Banten, dan
Jabar (Regional I) di Hotel Grand Royal Panghegar, Jalan Merdeka, Kota Bandung, Rabu (25/1/2017).
Menpan-RB, Asman Abnur, mengatakan, secara rerata implementasi kota/kabupaten di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar terhadap sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) masih rendah.
Berdasarkan evaluasi, 425 pemerintah daerah atau 83 persen dari total seluruh kota/kabupaten di wilayah Sumatra, Banten, dan Jabar masih mendapat nilai di bawah B. (cis)
