TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Membuka partisipasi publik menjadi keharusan dalam era keterbukaan seperti saat ini, antara lain dengan mendorong kelompok dan organisasi masyarakat berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal itu bukan hanya sebagai amanat dari UU No23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tapi menjadi suatu kebutuhan pembangunan khususnya pembangunan lingkungan hidup.

“Kita harus mendorong setiap pemda melakukan reformasi birokrasi dan secara inovatif melibatkan masyarakat. Kita melakukan perubahan dengan menyertakan masyarakat dalam perencanaan partisipatif dan komprehensif,” kata Ir Elvianus Wairata, MSi, mantan kepala Bappeda Pemkot Kupang,ujar Elvianus di Jakarta, Senin (30/1/2017).

Di Pemkot Kupang, misalnya, berbagai NGO dihimpun dan dipayungi dengan menyediakan sekretariat bersama di Kantor Bappeda, seperti Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) Jerman, dan AIPMNH (Australia's Maternal and Neonatal Health Program in Indonesia).

Kemudian Climate and Development Knowledge Network (CDKN), dan berbagai lembaga masyarakat lokal seperti Geng Motor IMUT (Inovasi Mobilisasi untuk Transformasi) yang merupakan NGO local dari komitmen sarjana peternakan setempat kini telah berhasil membantu energi rumah tangga dengan inovasi biogas.

“Saya mengajak teman-teman NGO ini untuk ikut berpartisipasi dalam program konservasi terutama konservasi air,"  kata Elvianus.

Dikatakannya, keterlibatan semua pihak sehingga semua pihak menyadari pentingnya pemeliharaan lingkungan dan isu perubahan iklim, termasuk dalam kaitannya dengan pencapaian target SDG’s atau Agenda 2030 di Kupang,”

Menurutnya, Bappeda bersama CDKN menggelar diskusi “Perubahan Iklim dan pembangunan Berkelanjutan di Bappeda Kota Kupang” di Kupang pada 3 November 2016 lalu.

Diskusi ini melahirkan komitmen untuk perencanaan pembangunan yang berlanjutan dengan memperhatikan tantangan dan peluang perubahan iklim.

Kota Kupang, ibu kota Provinsi NTT berpenduduk 556 ribu jiwa lebih, terus menghadapi persoalan yang sangat pelik: air bersih dan pasokan energi lisrik.

Air karena fisik daerah yang topografi berbatu, dengan curah hujan hanya tiga bulan dalam setahun, dan tidak ada sumber air yang cukup. Sementara pasokan listik pun terbatas sehingga kerap terjadi pemadaman.

Di sisi lain, pertumbuhan penduduk cukup tinggi yakni 3 persen.

“Masalah air bersih dan listrik ini menjadi problematika paling besar bagi Kota Kupang. Pak Wali Kota sudah punya komitmen lebih baik di rumahnya beli air pikulan daripada hotel misalnya (sebagai garda depan wisata NTT) kekurangan air,” kata Ir Elvianus Wairata.

Sosok Ir Elvianus Wairata, MSi merupakan sosok yang unik, inovatif dan banyak gagasan.