Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG – Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Jawa Tengah telah memperbaiki 8 ribu dari 18 ribu lubang di ruas jalan nasional sepanjang 1.400 kilometer.

"Sesuai instruksi Pak Menteri PU, akhir Februari ini semua harus tuntas," ujar Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Semarang Jateng, Achmad Hery Marzuki, Selasa (21/2/2017).

Ia mengungkapkan, untuk mengejar target tersebut pihaknya telah menerapkan kerja super cepat tiap hari mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB.

Adanya jalan berlubang di ruas jalan nasional, sesuai Surat Edaran Menteri PUPR bukan terjadi di wilayah Jawa Tengah saja melainkan hampir terjadi di semua daerah di Indonesia.

"Di Jawa Tengah agak bersyukur karena sedikit, termasuk longsoran, dibanding Jatim dan Jabar. Jadi kondisinya musuh jalan adalah air," ia menambahkan.

Sebagai langkah darurat perbaikan jalan berlubang adalah dengan memperbaiki semua lubang, dan itu masuk dalam anggaran pemeliharaan rutin dan darurat.

"Kita juga ada efektif (perbaikan jalan permanen) tapi enggak banyak, ada yang 3 sampai 4 kilometer, yang parah-parah dibenarkan secara baik," terang dia.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, Dan Cipta Karya Jawa Tengah Bambang Nugroho mengatakan di Jateng untuk ruas jalan provinsi ada 2.500 kilometer, jalan nasional sekitar 1.400 kilometer, jalan kabupaten sekitar 22.000 kilometer. Untuk penanganan diperlukan sinergitas antar-tingkatan.

"Sudah kita upayakan dan sudah terjadi, misalnya di Pejagan-Brebes semua pengamat jalan kita (provinsi dan pusat) diturunkan, bahkan di Purworejo kita juga tangani dulu," kata Bambang.

Perbaikan jalan provinsi dimulai teken kontrak proyek pada 24 Februari mendatang. Selanjutnya langsung pengerjaan. Sementara perbaikan jalan nasional di pusat sudah selesai teken kontrak awal Februari lalu, dan sekarang pengerjaan sudah berjalan.

"Hanya mungkin jarak jangkauan penanganan terlalu panjang yaitu satu koordinator menangani 100 kilometer jalan, mungkin ini perlu diperpendek agar penanganan lebih cepat," Bambang menambahkan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo meminta kabupaten juga bertanggung jawab dengan jalan yang menjadi wewenangannya.

Dinas Bina Marga yang ada di tiap kabupaten/kota diminta menerjunkan semua pengamat jalannya. Jika ada kesulitan, dapat minta bantuan ke provinsi.