Laporan Wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Tahun 2016 lalu, total rasio elektrifikasi dari empat kabupaten dan satu kota di Kalimantan Utara baru mencapai 61 persen.

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Utara optimistis rasio tersebut merangkak naik semenjak banyaknya program pemenuhan kelistrikan pedesaan di provinsi ini.

"Kami optimis bisa sampai 68 persen di pertengahan tahun ini," sebut Mardian Noor, Kepala Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas ESDM Kalimantan Utara saat disua Tribun, Kamis (16/3/2017) pukul 10.30 Wita.

Keyakinan proyeksi kenaikan rasio elektrifikasi itu tidak lain karena banyaknya pembangkit-pembangkit listrik berskala kecil baru yang selesai dibangun yang dananya berasal dari APBN.

"Rata-rata di akhir 2016 dan awal tahun 2017 sudah dilakukan serah terima aset dari pemerintah (pusat) ke pemerintah kabupaten," ujarnya.

Seperti di Nunukan, Ditjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM menyerahkan sedikitnya 6 unit PLTS Terpusat masing-masing 2 unit berkapasitas 30 KW, dan masing-masing 1 unit berkapasitas 50 KW, 100 KW, 120 KW, dan 200 KW.

Adapun lokasi cakupan PLTS tersebut seperti di Sumentobol, Lumbis Ogong, Labang, Saduman, Pagaluyon, Mambulu, Sembakung Atulai, Samunti, Sei Limau, Sekikilian, dan Tulin Onsoi.

"Nilai aset yang diserahterimakan itu sampai Rp 28,9 miliar," sebutnya.

Lalu di Bulungan, Ditjen EBTKE menyerahkan sedikitnya 2 unit PLTS Terpusat senilai Rp 7,2 miliar dengan rincian 15 KW di Sandau-Sekatak, dan 30 KW di Liagu-Sekatak.

Ditjen EBTKE juga menyerahkan 2 PLTS kepada Pemkab Malinau senilai RP 14 miliar dengan rincian 75 KW di Long Belaka Pitai-Pujungan dan 75 KW juga di Long Pada-Sungai Tubu.

"Jadi ada desa yang dulu belum berlistrik sekarang sudah berlistrik. Rasio elektrifikasi tentu naik," sebutnya.

Sampai saat ini, Pemprov juga masih menerima usulan program kelistrikan dari berbagai daerah di kabupaten/kota seperti pengembangan jaringan, pembangunan pembangkit, serta lampu penerangan jalan.

"Kami masih mendata terus usulan yang masuk. Akan kami sampaikan nanti ketika sudah direkap menyeluruh. Tentunya akan diupayakan terakomodir tahun anggaran berikutnya di dalam APBN. Karena APBD Kaltara kan masih terbatas. Khusus lampu penerangan jalan umum, itu kewenangan ada Pemkab," tuturnya.

Perihal angka pasti rasio elektrifikasi saat ini, disebutkan Mardian, juga belum ditotal menyeluruh. Sebab masih ada beberapa desa yang sedang disurvei.

"Yang jelas kami yakin bisa sampai 69 persen rasio elektrifikasi. Sekarang masih ada daerah-daerah yang kami survei. Survei dilakukan dengan turun langsung di lapangan supaya data kami akurat," katanya. (Wil)