Lemasko Minta Pembicaraan Soal Freeport Libatkan Masyarakat Adat
Polemik masalah Freeport akan berdampak pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan perusahaan itu.
Editor: Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua I Lembaga Musyawarah Adat Suku Kamoro (Lemasko) , Gerry Okoare mengatakan, pembicaraan terkait persoalan Freeport harus melibatkan masyarakat adat.
"Membahas masalah Freeport harus dilakukan bersama pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat adat di Mimika sebagai pemilik hak ulayat di Timika," kata Gerry dalam keterangan pers, Juat (17/3/2017).
Dikatakannya, polemik masalah Freeport akan berdampak pada masyarakat kecil Mimika yang bergantung pada keberadaan perusahaan itu.
“Mari bersama-sama melihat kepentingan masyarakat di daerah ini terhadap permasalah Freeport ini. Sehingga masyarakat yang ada di daerah ini tidak terkena masalah di kemudian hari,” tuturnya.
Gerry juga menegaskan Lemasko mendukung PT Freeport Indonesia untuk tetap beroperasi dan dukungan ini sekaligus membantah informasi, bahwa pada pertemuan perwakilan Lemasko di Kementerian Energi Sumber Daya Mineral beberapa waktu lalu yang mengatakan bahwa Lemasko menginginkan Freeport tutup.
“Kami atas nama Lemasko mewakili masyarakat Suku Kamoro dari Nakai sampai ke Waripi komitmen mendukung Freeport untuk beroperasi kembali," katanya.
Gerry mengatakan, Freeport telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan di Mimika, secara khusus melalui program pendidikan, kesehatan dan ekonomi.
Ia menghimbau agar menteri ESDM dan Menteri Koordinator Kemaritiman unuk datang langsung ke Mimika, sehingga mengetahui kondisi yang terjadi sekarang ini.
