Tata Kelola Pengiriman TKI Satu Atap Belum Maksimal, Wagub Jabar Sebut Pemkab Kurang Komitmen
LTSP merupakan program yang dinisiais Pemerintah Provinsi Jabar bersama KPK untuk memperbaiki tata kelola layanan pengiriman TKI pada 2016
Penulis: Teuku Muhammad Guci Syaifudin
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribun Jabar Teuku Muh Guci S
TRIBUNNEWS.COM, BANDUNG - Wakil Gubernur Jabar, Deddy Mizwar, menilai belum adanya keseriusan pemerintah kabupaten menjadi penyebab belum berjalannya Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) Tenaga Kerja Indonesia (TKI).
Padahal LTSP merupakan program yang dinisiais Pemerintah Provinsi Jabar bersama KPK untuk memperbaiki tata kelola layanan pengiriman TKI pada 2016.
"Kendalanya itu komitmen saja. Kalau ada masalah, kami siap membantu. Sebab kalau berlangsung terus ini pemerasan terhadap manusia. LTSP ini mencegah TKI ilegal," kata Deddy kepada wartawan di Gedung Sate, Jalan Dipenogoro, Kota Bandung, Kamis (6/4/2017).
Deddy mengaku, akan mengevaluasi komitmen pemerintah kabupaten yang belum serisu menjalankan program LTSP.
Ia menyebut Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Karawang, belum menyiapkan sumber daya manusia untuk menjalankan program LTSP.
"Padahal alat dan bangunannya sudah siap, tapi petugasnya tidak ada," kata Deddy.
Belum lagi Kabupaten Cianjur, kata dia, belum memiliki bangunan untuk program LTSP.
"Rumah dinas wakil bupati mau dipakai, padahal program ini dari tahun lalu, kok tidak dianggarkan," kata Deddy.
Selain belum adanya keseriusan, kata Deddy, belum ada lisensi dari Direktorat Jenderal Imigrasi dan Polri.
Lisensi itu terkait dengan penempatan petugas di kantor LTSP. Di LTSP, kata dia, itu harus ada petugas Imigrasi, Polri, dan dinas terkait.
"Walau begitu Indramayu saja di kantor LTSP belum melibatkan petugas polisi dan imigrasi, namun pelayanannya sudah berjalan maksimal," kata Deddy.
Deddy mengatakan, LTSP itu tidak hanya melindungi TKI saja.
Menurutnya, LTSP juga meringankan beban warga Jabar yang ingin bekerja ke luar negeri. Di Kabupaten Indramayu, TKI yang akan berangkat ke luar negeri menghemat biaya proses perizinan sampai biaya 40 persen.
"Perlindungan terjamin, pelayanan maksimal, lebih murah dan cepat. Tentunya alau semua sudah lengkap dari polisi dan imigrasi saya kira jauh lebih cepat dan lebih hemat," kata Deddy. (cis)
