Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Puluhan mahasiswi yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di Samarinda, yang tergabung dalam Forum Perempuan Mulawarman menggelar aksi pencerdasan, yang dilakukan di simpang empat mall Lembuswana, Selasa (25/4/2017).

Aksi itu sendiri dilakukan, didasari karena resahnya mahasiswi tentang tindak kriminalitas yang terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Samarinda.

Pasalnya, banyak korban dari aksi pelaku kejahatan itu, merupakan anak di bawah umur dan juga perempuan.

Terlebih, aksi tindak kekerasan seksual juga kerap terjadi. Hal itulah yang membuat massa resah dengan kondisi keamanan saat ini.

Bahkan, tren kejahatan yang terjadi pada anak dan perempuan, cenderung meningkat dari tahun ketahun.

Dari data Komnas Perempuan 2016, perempuan yang terkena kasus kekerasan, sejak tahun 2010 sebanyak 105.103 kasus, lalu meningkat di tahun 2011 sebanyak 119.107 kasus, ditahun 2012 kembali meningkat sebanyak 216.156 kasus, lalu kembali meningkat di tahun 2013 menjadi 279.688 kasus, ditahun 2014 sempat mengalami penurunan, yakni sebanyak 203.220, dan kembali naik ditahun 2015 sebanyak 321.752 kasus.

"Kita ketahui Kaltim ini menduduki peringkat kedua setelah Sumut (Medan). Dan, kita juga ketahui beberapa waktu lalu, kejahatan seksual terhadap anak dan perempuan terjadi di Samarinda, mulai dari begal yang sebabkan korban jiwa, termasuk oknum sopir angkot yang nodai anak dibawah umur, " ungkap Koordinator Forum Perempuan BEM SI, Wilayah Kaltim-Kalsel, Maya Rahmanah, Selasa (25/4/2017).

Massa pun menuntut agar kepolisian, termasuk Pemkot Samarinda untuk dapat melengkapi fasilitas keamanan, seperti lampu penerangan di jalan-jalan, dan juga kamera CCTV, termasuk peningkatkan kinerja aparat kepolisian.

"Kami ingin aparat kepolisian tindak tegas seluruh pelaku kejahatan yang ada, dan juga tingkatkan kinerjanya, jangan sampai kejadian yang telah terjadi kembali terjadi," harapnya.

Sementara itu, tuntutan massa pada aksi itu, yakni menuntut agar aparat penegak hukum mengusut tuntas pelaku begal, meningkatkan keamanan, memutus jaringan fedofil dan human trafficking, serta menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kejahatan yang mengancam anak dan perempuan. (*)