TRIBUNNEWS.COM, BLORA-Ketimpangan ekonomi antara kota dan desa masih menjadi persoalan utama yang harus segera diatasi. Ketimpangan cukup tinggi antara desa dan kota, menghambat laju perekonomian diaerah yang berimbas pada lemahnya peningkatan perekonomian nasional.

"Tingginya ketimpangan antara kota dan desa bisa dilihat dari jumlah penduduk perkotaan di Indonesia yang lebih besar dibandingkan penduduk pedesaan dengan komposisi 56 persen berbanding 44 persen," ujar Ketua LPP DPP PKB, Marwan Jafar di depan para kiai, warga nahdliyin, dan kader PKB, di Pondok Pesantren Khoziyanatul Ulum, Blora, Jawa Tengah, Rabu (10/5/2017).

Dengan pertumbuhan yang timpang antara desa dan kota tersebut, lanjutnya, menyebabkan kesenjangan antara desa dan kota cukup tinggi. Kontribusi kota besar dan metropolitan terhadap pertumbuhan mencapai 32 persen.

Sedangkan kontribusi kota menengah dan kecil hanya 7 persen terhadap pertumbuhan."Kondisi tersebut berdampak pada laju perekonomian yang lemah, kemiskinan di desa meningkat hampir dua kali lipat dibanding perkotaan," ungkap Marwan.

"Badan Pusat Statistik menyebutkan, persentase kemiskinan di pedesaan tercatat meningkat hampir dua kali lipat yakni mencapai 13,96 persen dibanding penduduk miskin di kota sebesar 7,7 persen," urai Marwan.

Marwan mengatakan, hasil studi NFID dan Oxfam pada 2017 yang menyebutkan bahwa ketimpangan akses antara pedesaan dan perkotaan terhadap infrastruktur seperti jaringan listrik dan jalan berkualitas semakin memperlebar ketimpangan spasial.

"Diperlukan langkah strategis menciptakan penyeimbangan pembangunan desa dan kota. Salah satunya, penguatan pembangunan pertanian, mengingat mayoritas aktivitas perekonomian masyarakaht desa masih bergantung pada tingkat produktivitas Sumber Daya Alam (SDA), termasuk di dalamnya adalah peternakan," paparnya.

Marwan menilai, penguatan pembangunan pertanian melalui kebijakan pemerintah daerah sejauh ini masih lemah.

Hal itu dibuktikan, masih ada kecenderungan daerah-daerah memilih eksploitasi sumber daya alam daripada memperkuat sektor produktif lainnya seperti pertanian.

"Bukti lain lemahnya kebijakan penguatan pembangunan pertanian adalah masyaraat desa masih mengalami kesulitan akses kredit usaha di kalangan kelompok-kelompok usaha pertanian," katanya.

"Yang tak kalah penting dalam menangani disparitas pembangunan,menciptakan penyeimbangan pembangunan desa-kota dari berbagai aspek baik ekonomi, politik, hukum, sosial-budaya, dan lainnya. Sehingga terjadi pemerataan pembangunan sosial ekonomi antara desa dan kota," Marwan menegaskan kembali.