Menarik investor masuk ke daerah adalah salah satu strategi yang harus dikembangkan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, Pemda juga harus menyeimbangkan sisi supply and demand Sumber Daya Manusia (SDM). Sehingga, pertumbuhan industri dan penyerapan tenaga kerja dapat berjalan maksimal.

"Penyesuaian ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Butuh keterlibatan semuanya. Tapi Pemerintah harus memimpim untuk menyeimbangkannya," kata Menteri Ketenagakerjaan RI M Hanif Dhakiri saat memberikan arahan pada acara Seminar Nasional Ketenagakerjaan di Bondowoso, Jumat (2/6/2017).

Pada seminar yang bertemakan 'Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja di kabupaten Bondowoso' tersebut, Menaker menjelaskan bahwa ketidakseimbangan antara supply and demand SDM dapat mengakibatkan berbagai problem Ketenagakerjaan. Salah satunya under utilization. Yakni, jenis pekerjaan tidak sesuai dengan level pendidikan.

"Kita perlu menciptakan pasar kerja yang aktif. Pasar kerja aktif ini yang sesuai antara supply and demand," jelas Menaker.

Untuk itu, ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Diantaranya, Pemda harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Sehingga industri dapat terjaga dengan baik tumbuh kembangnya.

Di sisi lain, Pemda juga harus melakukan investasi SDM. Sehingga, SDM di daerah sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja oleh industri. Investasi SDM yang dimaksud adalah dengan memperbaiki Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan dan sertifikasi kompetensi.

Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai skema peningkatan kompetensi dan skill SDM Indonesia.

Peningkatan kompetensi ini merupakan salah satu upaya menyelesaikan persoalan sosial lain, seperti kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran. Mengingat kesenjangan keterampilan inilah yang menjadi muara persoalan-persoalan tersebut.

"Makanya kita harus terus sama-sama dorong penguatan mutu dan akses pelatihan kerja," katanya.

Penguatan akses dan mutu tersebut, dijelaskannya dengan dihapusnya syarat minimal pendidikan dan usia masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja di BLK.

"Kita juga kerja sama dengan Kadin dan APINDO membuat skema Pemagangan Nasional. Pemagangan yang berbasis profesi atau jabatan," papar Menaker.

Sebelumnya, Bupati Bondowoso, Amin Said Khusni menjelaskan bahwa masyarakat Bondowoso mayoritas bekerja pada sektor pertanian dan perkebunan. Dari kurang lebih 750.000 penduduk Bondowoso, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,7 persen.

"Masih perlu terus di dorong investasi. Sehingga lebih maksimal lagi penyerapan tenaga kerja di kabupaten Bondowoso," jelas Amin.

Hal ini dijelaskannya karena pembangunan ketenagakerjaan tidak dicukupkan pada sektor hulu saja. Tapi juga pada sektor hilir.

"Secara umum perekonomian kabupaten Bondowoso masih didominasi pertanian dan perkebunan. Tapi kita juga ingin mendorong tidak hanya di hulu saja. Tapi juga di hilir," ujarnya.

Acara seminar Nasional ini juga dihadiri Direktur Intala Kemnaker, Suhadi, Anggota DPR RI Fraksi PKB, Nihayatul Wafiroh, Ketua DPRD Bondowo, dan pejabat SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bondowoso. (*)