"Saat ini nelayan negara lain nyasar ke wilayah kita. Nelayan kita juga nyasar ke wilayah negara lain. Ini kan karena batasnya belum jelas," sebutnya.

Utusan khusus Presiden ini rencananya akan meninjau titik-titik terluar di perbatasan Selasa (13/6/2017) besok. Selain itu mereka akan meninjau kondisi sosial ekonomi, dan pertahanan keamanan.

"Supaya dalam perundingan nanti kami punya basis data yang kuat. Termasuk hari ini kami minta masukan Gubernur dan jajarannya," sebutnya.

Kendala utama belum adanya kesepakatan garis batas maritim di Laut Sulawesi dikarenakan klaim dua RI-Malaysia yang sama-sama keras.

"Ada juga beberapa prinsip dasar delimitasi yang agak berbeda. Kalau prinsipnya berbeda tentu agak lama, harus sabar. Karena kalau batas laut disepakati, tidak boleh dirubah lagi. Makanya harus hati-hati," sebutnya.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menyarankan utusan khusus Presiden juga ikut mempertimbangkan batas laut Nunukan-Sebatik (Malaysia), bukan hanya Sebatik-Tawau. Sebab posisi dua daerah ini cukup berdekatan.

"Jika kita berdiri di pelabuhan Lim Hie Jung maka kita lihat Pulau Sebatik wilayah Malaysia. Bahkan Malaysia sudah buat pos marinir di sana," ujarnya.

Irianto menyampaikan pula, segala informasi aktual perbatasan teritorial di perbatasan baik darat maupun laut selalu dilaporkan kepada Mendagri dan Kemenlu.

"Biasanya ada pelanggaran mencari ikan karena tidak ada koordinat yang jelas. Kalau batas jelas, tentu dampak keekonomiannya baik. Apalagi masyarakat Sebatik dan Nunukan umumnya berbelanja di Tawau. Pergi pagi pulang sore," ujarnya. (Wil)