Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, MAGELANG - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan mengevaluasi sistem rayon atau zonasi penerimaan siswa dalam Penerimaan Peserta Didik Baru 2017.

"Apakah rayonnya itu radius pemerintahan atau radius dari sekolah," kata Ganjar dalam rapat koordinasi dan halal bihalal dengan para Kepala SMK se-Jateng di SMKN 1 Kota Magelang, Rabu (12/7/2017).

Ia mengatakan yang menjadi persoalan saat ini adalah banyak sekolah-sekolah baru yang ternyata saat pembangunannya mengelompok dalam satu kawasan.

"Maka sekarang mesti ada kesepakatan, yang titik ini ke sana yang titik ini ke sini. Karena ketentuannya kan yang dekat sekolah harus 90 persen," ungkap dia.

Namun demikian, Ganjar menegaskan calon siswa yang tidak dapat sekolah harus didorong bisa dapat sekolah. Persoalannya, terkadang calon siswa itu hanya ingin sekolah di tempat yang ia mau.

"Padahal yang ingin dia mau itu kuotanya terbatas. Padahal juga masih ada tempat lain," ucap Ganjar.

Ia mencontohkan dalam proses PPDB lalu ada calon siswa berdomisili di Kabupaten Semarang namun lokasinya lebih dekat ke Salatiga, situasi ini mesti dapat toleransi.

"Kalau disebar bebas enggak ada toleransi maka sekolah favorit akan penuh sementara lainnya enggak dapat siswa," terang mantan anggota DPR RI ini.

Terkait kasus di SMA 5 Kota Magelang yang terdapat kelas olahraga, dengan adanya rayonisasi ini berdampak pada minimnya siswa yang bisa diterima. Ganjar pun akan mengevaluasi kelas khusus ini.

"Saya akan evaluasi efektifitas kelas khusus itu seperti apa. Kalau memang masih diperlukan, bisa kok. Kalau enggak efektif mesti diperbaiki. Tapi di SMA 5 jadi prioritas yang akan dievaluasi" kata dia.

Kepala Disdikbud Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan soal rayon sesuai Permendikbud bahwa dalam satu zona wajib menerima siswa sejumlah 90 persen dan sisanya bisa dari luar daerah.

Namun di kota-kota kecil seperti Kota Magelang, Salatiga, Tegal, dan Pekalongan, jumlah siswa masih minim dan harus menerima dari luar.

"Tahun depan akan kita atur tidak 10 persen tapi khusus empat kota itu bisa menerima lebih. Ini salah satu yang akan kami evaluasi. Tapi untuk Kota Semarang dan Solo tidak ada masalah karena jumlah siswa membludak," ucap Bambang.