TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA  – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Jatim menegaskan penangkapan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak ada kaitannya dengan Partai berlambang mercy ini.

Sebab, bupati yang diusung Demokrat tersebut bukan pengurus partai Demokrat baik di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) maupun DPD.

Syafii hanya menjadi anggota biasa di Partai Demokrat.

“Kami pastikan bahwa beliau bukan pengurus partai Demokrat di struktural manapun. Namun, kami turut prihatin dengan kejadian yang menimpa Pak Syafii,” kata Renville Antonio Sekretaris Demokrat Jatim, Rabu (2/8/2017).

Oleh karena itu, Partai Demokrat tidak bisa bersikap apapun terkait penangkapan Bupati Syafii oleh KPK siang tadi.

"Kami serahkan persoalan yang menimpa bupati Syafii itu kepada pihak hukum,” tandas anggota DPRD Jatim ini.

Partai Demokrat adalah pengusung utama pasangan Ahmad Syafii-Drs Halil dalam pilkada Pamekasan 2013.

Bersama PAN, PPP, dan PKS, Demokrat berhasil mengantarkan pasangan ini memimpin Pamekasan hingga 2018.

KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan penanganan kasus penggelapan alokasi dana desa 2015-2016 Kabupaten Pamekasan.

Kasus itu ditangani Kejari Pamekasan. KPK melakukan operasi penindakan sejak kemarin, Selasa 1 Agustus 2017 hingga rabu (2 Agustus 2017).

KPK pun mengamankan Kajari Pamekasan dan Bupati Pamekasan untuk diperiksa intensif di Mapolda Jatim sebelum dibawa ke kantor KPK di Jakarta.