TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah menempatkan petani sebagai kelompok penduduk termiskin di Jawa Tengah dengan presentase sebesar 55,95%.

Menyikapi hal demikian, bakal calon Wakil Gubernur Jawa Tengah, Dede Indra Permana Sudiro menilai sudah semestinya data tersebut dijadikan patokan untuk membuat kebijakan tepat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani.

“Sungguh ironis, Jawa Tengah sebagai wilayah agraris namun petaninya justru hidup dalam garis kemiskinan. Sudah saatnya, kita pikirkan sebuah gagasan untuk meningkatkan taraf hidup kelompok tani di Jateng,” kata Dede dalam rilisnya, Kamis (24/8/2017).

Oleh karena itu, Dede menyatakan ingin memberi perhatian bagi nasib para petani dengan mengembangkan program ekonomi yang bersentuhan langsung dengan kesulitan yang dihadapi oleh para petani. Salah satunya adalah dengan meluncurkan program penguatan modal usaha kelompok tani.

“Insya Allah bila diamanahi, saya ingin mengembangkan program- program yang langsung bersentuhan dengan masalah ekonomi yang dihadapi oleh para petani dan buruh tani pra- sejahtera. Salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan bantuan penguatan modal usaha kelompok tani,” jelas pria yang akrab disapa Dede Sudiro, tersebut.

Penguatan modal usaha kelompok tani sendiri diterangkan Dede, adalah stimulasi dana bagi pelaku pertanian yang mengalami keterbatasan modal. Fasilitas ini juga akan diiringi degan program- program peningkatan SDM petani dan penguatan kelembagaan petani seperti pembinaan, penyuluhan, monitoring, dan lain sebagainya.

“Melalui program ini diharapkan dapat mengembangkan usaha agribisnis, kemudian meningkatkan kemandirian dan kerjasama kelompok tani, dan tentunya memangkas angka kemiskinan petani di Jateng,” imbuh pria yang tengah menjabat sebagai pengurus DPD PDIP Jawa Tengah, ini.

Sebagai solusi lain, Dede juga mengusulkan untuk memperbaiki infrastruktur jalan di lahan pertanian agar mudah diakses oleh truk- truk pengangkut. Sebab, selama ini proses distribusi produksi hasil tani masih sulit lantaran akses kendaraan terbatas menuju lokasi lahan.

“Selanjutnya kita perlu memperbaiki inftrastruktur jalan sebagai solusi agar lahan pertanian menjadi lebih mudah untuk diakses oleh truk- truk besar. selama ini proses angkut bisa sampai 3 tahap dari sepeda motor ke mobil elf, kemudian baru ke truk. Ini menelan biaya yang cukup tinggi dan menyulitkan,” imbuhnya.

Lebih jauh, Anggota DPRD Jateng Fraksi PDIP ini menyebutkan 3 hal lain yang memfaktori rendahnya kualitas hidup petani. Yakni, karena kekurangan modal usaha, produk pertanian yang rendah, serta kebijakan yang kurang mendukung bagi sektor pertanian.

“Ini tiga hal yang yang menjadi momok utama. Disaat kita berupaya untuk menggalakan program kesejahteraan tani, pemerintah sekarang justru sedang sangat berambisi untuk memajukan negara dengan berlandaskan pada sektor industri sehingga sektor pertanian tidak lagi jadi prioritas,” terangnya.

Hal tersebut dikatakannya terlihat dari alokasi APBN untuk sektor pertanian yang hanya sebesar 2-3%. Secara keseluruha alokasi kredit perbankan untuk sektor pertanian juga hanya berkisar 5,4%. Padahal, sambung Dede, peran sektor pertaninan akan lebih optimal bila didukung dengan sistem perencanaan terpadu yang diimbangi dengan penyediaan anggaran.