TRIBUNNEWS.COM - Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjadi sasaran kemarahan netizen usai video 'Tolak Rohingya' beredar di media sosial.

Video yang mulai beredar sekitar empat hari yang lalu itu memperlihatkan potongan wawancara Gubernur dengan awak media soal pengungsi Rohingya.

Dalam video itu terdengar dengan tegas bahwa Gubernur mengungkapkan rasa tidak sukanya pada pengungsi Rohingya di Makassar.

"Aku ndak suka itu pengungsi. Ngapain itu mereka di sini, saya nggak suka. Kalau mereka pindah dari sini lebih suka," kata Yasin dalam video.

Ia juga akan mempermudah proses kepulangan para pengungsi jika memang berniat kembali ke daerah asalnya.

Potongan video itu turut diunggah akun Facebook Kanal Takalar pada 4 September dan sudah ditonton lebih dari 870 ribu kali dan 9,5 ribu lebih dibagikan.

Sontak video itu memantik emosi banyak netizen.

Banyak yang menuliskan cacian terhadap SYL menyusul tersebarnya video itu.

Namun sebuah fakta baru terungkap, menyusul klarifikasi yang dilakukan Gubernur Sulsel secara langsung.

Dikatakan Gubernur bahwa video yang beredar adalah video lama, sehingga pernyataan yang terdapat di dalam video tersebut menurutnya beda konteks apabila dikaitkan dengan situasi yang terjadi di Myanmar saat ini.

"Oleh karena itu tidak betul bila disebut pemerintah Sulawesi Selatan menolak pengungsi dari Rohingya," ujarnya.

Ia pun menjelaskan, bahwa pernyataannya saat itu untuk menjawab pertanyaan media terkait kekacauan antara pengungsi dan polisi.

"Jadi yang kita tolak yang membuat anarkis di daerah ini, apalagi hanya untuk target media," lanjutnya.

Sementara itu, mengutip Tribun Timur,  sebelumnya Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo (62 tahun), mengungkapkan pihaknya berempati terhadap pengungsi Rohingya.

Ia menyebut pemerintah member izin sekitar 210 pengungsi (87 kepala keluarga), yang bermukim di setidaknya 6 rumah penampungan di Kota Makassar pasca konflik besar pertama di Rakhine, 2012 silam.

Selama berstatus pengungsi international dan pencari suaka politik, biaya makan dan tempat tinggal mereka di Makassar ditanggung oleh International Organization for Migration (IOM).

Rinciannya, orang dewasa memperoleh Rp 1,25 juta per bulan dan anak-anak Rp 500 ribu per bulan.

Kendati memperoleh uang saku, para pengungsi Rohingya kesulitan membiayai pendidikan anak-anaknya, khususnya dalam hal akomodasi. IOM hanya menanggung biaya pendidikan pengungsi Rohingya di sekolah negeri.(*)