Provinsi Jawa Barat dinilai paling siap dalam penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2018 mendatang, baik dari segi pendanaan, keamanan dan daftar pemilih.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, yang saat itu memantau pra kondisi Pilkada serentak 2018 bersama tim khususnya ke Pemprov Jabar, Jumat (15/9/2017).

"Sejauh ini jabar persiapannya menurut saya sudah diatas bagus kita sudah memantau ke lima daerah," ujar Akmal.

Menurutnya, Jabar paling cepat dalam persiapan Pilkada khususnya dalam hal pendanaan, keamanan dan data pemilih.

"Untuk kecepatan, Jabar menurut kita sangat cepat sekali. Komunikasi kita dengan Jabar sangat bagus, bahkan keinginan Pak Gubernur sangat kuat sekali untuk terus mendorong meningkatkan daftar pemilih yang kini sudah di angka 63 persen buktinya beberapa dana untuk sosialisasi saya lihat sudah bagus," terangnya.

Tahun 2018 mendatang Jabar akan menyelenggarakan Pilkada serentak di 16 pemerintah Kabupaten dan Kota serta satu pemerintah Provinsi.

Akmal menurutkan, sebagai Provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Indonesia yaitu 47 Juta jiwa, Jabar harus menjadi barometer penyelenggaraan Pilkada yang sukses dan aman.

"Kita katakan Jabar barometer, pemilihnya terbanyak. Kita mengajak kepada Provinsi untuk terus mensosialisasikan secara optimal kepada masyarakat demi mensukseskan Pilkada ini, kan tidak bisa oleh Kemendagri saja tapi harus dari daerah juga," tuturnya.

Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengutarakan optimismenya, Pilkada serentak 2018 di Jabar akan berjalan lancar dan aman dari mulai persiapan hingga terpilihnya pemenang Pilkada.

"Kita punya pengalaman bahwa Pilkada di Jabar selalu aman, belum pernah ada kerusuhan apapun ini pertanda bahwa masyarakat Jabar dalam konteks demokrasi sudah dewasa, kalaupun ada sengketa palig hebat diselesaikan di MK, selesai," ujar Aher.

Terkait pembiayaan Pilkada baik bagi Kota, Kabupaten dan Provinsi, Aher menyatakan sudah siap. Kalaupun dari Kabupaten atau Kota ada yang kekurangan dana, pihaknya akan meminta merevisi APBD yang bersangkutan.

"Pembiayaan sudah siap baik dari Provinsi maupun Kabupaten dan Kota. Kalau ada dari Kabupaten atau Kota yang kurang kita akan minta merevisi APBD yang bersangkutan karena yang paling penting adalah lancar pelaksanaannya dan aman," jelasnya.

Dana untuk Pilkada pemilihan Gubernur/ Wakil Gubernur Jabar sendiri, Pemprov Jabar telah menganggarkan sebesar 1,6 Triliun.

Dana tersebut sudah termasuk dana pengamanan yang nanti akan diserahkan ke Polda Jabar, Polda Metro Jaya, Kodam III Siliwangi dan Kodam Jaya.

"Dana keamanan itu kan untuk mengamankan jangan sampai nanti ada kejadian gara-gara dana keamanan kurang. Untuk keamanan kita berfikirnya diatas situasi, kalau situasi di prediksi sedang kita siapkan keamanan tinggi, kalau rendah kita sedang, kalau tinggi kita tiga kali lipat lebih tinggi," terangnya.

Dari 1,6 Triliun itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar mendaptkan dana sharing sebesar Rp 1,169 Triliun, Bawaslu Jabar Rp 322,6 Milyar, Polda Jabar Rp 174,5 Milyar, Polda Metro Jaya Rp 22,15 Milyar, Kodam III Siliwangi Rp 26,372 Milyar dan Kodam Jaya Rp 2.89 Milyar.

Melihat pada Pilkada sebelumnya jumlah pemilih di jabar mencapai 63 persen. Aher optimis, tahun ini jumlah tersebut akan bertambah dengan terus gencar melakukan sosialisasi ke tiap daerah.

"Harapannya kita ingin apalagi para pemilih pemula kan terdidik kita minta supaya menggunakan hak nya dengan baik, pilih sesuai hati nurani, mereka kan generasi gadjet karena itu nanti pendekatan sosialisasinya pendekatan milenia juga melalui teknologi informasi," pungkas Aher.