TRIBUNNEWS.COM, WETAR BARAT - Warga Pulau Lirang Kecamatan Wetar Barat, Kabupaten Maluku Barat Daya, merasa beruntung mendapatkan akses listrik.

Adanya kebutuhan dasar itu membuat mereka setidaknya dapat hidup secara layak.

Sebelum listrik masuk ke pulau yang berpenghuni sekitar 1.118 jiwa atau 236 Kepala Keluarga (KK) itu, warga hidup dalam kesulitan.

Tidak ada penerangan membuat mereka membatasi aktivitas hingga sore hari.

Setelah ada listrik, mereka dapat beraktivitas sampai malam hari. Rumah-rumah di Pulau Lirang terlihat terang pada malam hari.

Para warga pun terlihat masih aktif mengobrol di teras rumah sampai larut malam.

Ketika zaman sudah modern, mereka masih menggunakan mesin diesel yang berbahan bakar solar untuk menerangi rumah dan menonton televisi. Harga yang dikeluarkan pun cukup mahal.

Agus, warga Pulau Lirang, mengatakan selama semalam atau 12 jam, dia merogoh kocek sebesar Rp 100 ribu, satu malam memerlukan 10 liter solar di mana 1 liter solar seharga Rp 10 ribu, untuk membuat rumahnya menjadi terang benderang.

Setelah masuk listrik yang dikelola oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN), dia hanya merogoh kocek sebesar Rp 80 ribu per bulan.

Tentu, harga ini relatif lebih murah dibandingkan harus membeli solar setiap bulan.

Listrik masuk di tempat itu sejak Oktober 2015, namun pihak pemerintah melalui PLN memberikan subsidi listrik sejak pertengahan tahun 2017.

"Senang. Terima kasih pemerintah sudah melihat kami," ujar pria yang sehari-hari mencari nafkah sebagai nelayan itu, kepada wartawan, Rabu (20/9/2017).

Namun, tidak semua warga di Pulau Lirang sudah mendapatkan listrik. Masih terdapat 25 kepala keluarga (KK) di dusun uspisera yang belum dialiri listrik.

Untuk di tempat itu, pihak PLN sedang merencanakan untuk membangun JTM 4 KM dengan target menyala pada November 2017.

Tak hanya itu, warga-warga di sekitar Pulau Lirang pun belum terjangkau listrik. Hal ini dikeluhkan, Lisbeth, warga di Pulau Tarbobo.

"Listrik di sini saja (Pulau Lirang,-red)," tutur ibu delapan orang anak tersebut.

Sementara itu, Direktur Human Capital Management PLN, Muhamad Ali, mengatakan di wilayah Provinsi Maluku-Maluku Utara ada 1750 pulau, sebanyak 196 pulau berpenghuni, saat ini sudah hampir 60 pulau terlistriki.

"Target akhir 2017 mendekati 100. Khusus perbatasan sudah dilistriki. Di sini sudah selesai tinggal Aru. Aru perbatasan dengan Papua New Guinea dan Australia," kata Ali.

Baca: Belum Terjamah Dokter Indonesia, Warga di Perbatasan Pilih Berobat ke Timor Leste

Untuk memasang tiang-tiang listrik di wilayah Maluku dan Maluku Utara memang cukup sulit. Sebab, tiang-tiang listrik diangkut dari Ambon menuju ke pulau-pulau.

Setidaknya ada 12 orang untuk mengangkut satu tiang listrik dan membawa ke darat. Kehadiran masyarakat lokal sangat membantu pihak PLN.

Di Pulau Lirang sendiri, pihak PLN sedang mengebut pembangunan Jaringan Tegangan Menengah untuk menghubungkan aliran listrik dari PLTD Lirang menuju dusun Uspisera sepanjang 4 km yang rencananya akan selesai pada bulan November.

"Target November pembangunan. Berharap Pulau Lirang bisa semua. Hal ini dilakukan untuk melayani kebutuhan listrik bagi 25 pelanggan yang berada di ujung Pulau Liran," kata dia.

Seluruh pasokan listrik saat ini berasal dari suplay dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) dengan daya terpasang 240 kw dan rata-rata Biaya Pokok Produksi (BPP) di Pulau tersebut sebesar 11.182 kwh.

Dengan BPP yang tinggi, PLN tetap menjual kwh untuk warga Lirang dengan harga subsidi, yakni 650 Rp/kwh. Hal ini sesuai amanat undang-undang, dimana PLN sebagai penyedia listrik negara wajib memberikan pelayanan listrik yang terjangkau untuk masyarakat. Untuk itulah subsidi silang dilakukan salah satunya berasal dari kebijakan subsidi listrik tepat sasaran.

"Itu bagian dari target elekstrisasi. 99,9 persen bisa terlistriki. Program listrik desa sehingga masuk ke daerah. Daerah ini masuk pakai diesel sehingga yang bisa hidup. Di minta warga agar merelakan pohon ditebang dicukur agar listrik. Tak bicara untung rugi," katanya.