Laporan Wartawan Tribun Jogja, Angga Purnama

TRIBUNNEWS.COM, KLATEN - Ratusan perangkat desa dalam naungan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Klaten berangkat menuju Jakarta, Senin (23/10/2017).

Mereka dijadwalkan bergabung dengan massa unjuk rasa PPDI di depan Istana Merdeka, Selasa (24/10/2017).

Rombongan PPDI Klaten diberangkatkan dari kantor Bupati Klaten. Mereka dilepas oleh Asisten Pemerintahan Setda Klaten, Edy Hartanto mewakili Plt Bupati.

Ketua 1 PPDI Kabupaten Klaten, Budi Wibowo mengatakan total perangkat desa yang diberangkatkan sebanyak 757 orang. Mereka merupakan perwakilan perangkat dari setiap desa di Kabupaten Klaten.

"Kami sudah mengirimkan surat sekaligus meminta izin kepala desa untuk memberangkatkan minimal 1 orang dan maksimal 3 orang perangkat desa untuk berpastisipasi dalam aksi ini," katanya.

Aksi yang digelar tersebut dilatarbelakangi janji Presiden Joko Widodo saat kampanye yang belum terealisasi hingga tiga tahun kepemimpinannya.

“Tujuannya adalah menagih janji kampanye Pak Jokowi dan Jusuf Kalla saat kampanye, yaitu tentang pengangkatan perangkat desa sebagai PNS,” ucap Agus Syahbani, koordinator aksi PPDI Klaten.

Selain ke Istana Merdeka, massa PPDI juga dijadwalkan akan berunjuk rasa ke Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah tuntutan akan disampaikan dalam aksi yang disebut Silahturahmi Akbar Damai PPDI itu.

Selain janji pelantikan bertahap perangkat desa secara bertahap sebagai PNS, aksi PPDI ini juga untuk menanyakan kejelasan Dana Desa sebesar Rp 1,4 miliar.

Karena selama ini Dana Desa yang digelontorkan berada di nominal ratusan juta rupiah.

"Pemerintah Pusat pernah menjanjikan akan menggelontorkan Dana Desa sampai Rp 1,4 miliar. Tapi pada kenyataannya, saat ini dana yang digelontorkan sekitar Rp 800 juta," terangnya.(*)