Ia menjelaskan, berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) 2015 dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), di Jateng masih terdapat sekitar 1,6 juta RTLH.

Pengurangan jumlah RTLH dilakukan dengan perbaikan yang dananya bersumber dari APBD provinsi, kabupaten/kota, dan pihak ketiga ataupun pihak swasta.

Sesuai kesepakatan antara gubernur, bupati/wali kota, dan DPRD kabupaten/kota, sebanyak 1,6 juta RTLH itu adalah tanggung jawab bersama. Kabupaten/kota memiliki tangung jawab sebesar 50 persen, provinsi sebesar 30 persen, dan pemerintah pusat sebesar 20 persen.

“Kalau kami di provinsi sudah komitmen, maka anggaran untuk perbaikan RTLH selalu kami tingkatkan tiap tahun,” jelasnya, Minggu (29/10/2017).

Rumah yang diperbaiki pada 2013 tercatat sebanyak 2.344 unit, pada 2014 sebanyak 3.800 unit, pada 2015 sebanyak 2.680 unit, pada 2016 sebanyak 3.601 unit, pada 2017 ini ditargetkan sebanyak 20.027 unit, dan pada 2018 direncanakan mencapai 30.000 unit.

“Prioritas daerah yang diberi bantuan ini adalah 15 kabupaten di Jateng yang masih kategori merah atau miskin,” terang Sudjarwanto.

Dia menambahkan, program itu mengalokasikan dana sebesar Rp 10 juta untuk tiap rumah. Pengerjaan harus dilakukan dengan gotong royong oleh masyarakat sekitarnya.

Harapannya, hubungan antarwarga tetap terjalin dengan baik. Sehingga, pemberdayaan masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dapat berjalan.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyatakan banyaknya jumlah RTLH di provinsi ini akan sulit jika hanya ditangani dengan cara yang biasa.

Ia sudah mengambil kebijakan untuk melakukan akselerasi dengan menambah jumlah penerima tiap tahun.

Di sisi lain, dengan anggaran yang terbatas, bantuan itu bersifat stimulant. Agar warga miskin tetap terbantu, pihaknya menerapkan pola swadaya masyarakat melalui gotong royong.

“Maka saya ajak ayo kita memerangi kemiskinan sekaligus mengaktifkan gotong royong warga untuk membantu tetangganya yang kesusahan. Saya senang karena kepedulian warga sangat bagus,” ucap Ganjar.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng, Hadi Santoso mengungkapkan, pihaknya mendukung peningkatan program perbaikan RTLH. Karena ini langkah konkret menyelesaikan persoalan kemiskinan.

“RTLH untuk rumah tangga miskin adalah penetrasi penyelesaian kemiskinan yang kongkret, sehingga pemerintah daerah harus serius,” ungkap Hadi Santoso.