TRIBUNNEWS.COM, BENGKULU - Disela menjalankan tugas dari Presiden Joko Widodo menyerahkan sebanyak 57.346 sertifikat bidang tanah di Lapangan Sport Center Bengkulu, Sabtu (23/12/2017),
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono meninjau beberapa proyek infrastruktur PUPR.

Lokasi pertama yang ditinjau adalah rumah khusus nelayan di Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Menteri Basuki mengatakan bahwa di lokasi ini telah dibangun 120 unit rumah khusus bagi nelayan sejak tahun 2016-2017.

"Sudah saya cek, kondisinya cukup baik dan sudah ditempati oleh keluarga nelayan. Rumah itu juga telah dilengkapi dengan fasilitas air PDAM, listrik, jalan lingkungan dan taman lingkungan yang bersih," tuturnya.

Konstruksi rumah khusus di Kampung Sumber Jaya dengan tipe 36, dibangun menggunakan APBN sebesar Rp 7,6 miliar, sedangkan lahan disediakan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Para nelayan yang menghuni rumah khusus tersebut adalah mereka yang berpenghasilan rendah yakni di bawah Rp2,4 juta per bulan.

Selain itu juga ditinjau penataan kawasan kumuh nelayan Sumber Jaya dengan anggaran sebesar Rp 50 miliar. Pekerjaan meliputi penataan jalan gertak, penataan ruang terbuka sekitar masjid, peningkatan kualitas jalan lingkungan, peningkatan drainase, dan perbaikan masjid.

Tempat ini sekarang menjadi tempat wisata warga, tempat pemancingan bahkan pengambilan photo jelang pernikahan dengan latar belakang perahu nelayan yang unik.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada periode 2016-2019 melakukan Penataan Kawasan Permukiman Nelayan dan Tepi Air di 11 lokasi.

Sebelas kawasan tersebut yakni Kampung Beting (Kota Pontianak), Kampung Sumber Jaya (Kota Bengkulu), Kawasan Nelayan Indah (Kota Medan), Kampung Kuin (Kota Banjarmasin), Kampung Karangsong (Kota Indramayu), Kampung Tegalsari (Kota Tegal), Kampung Tambak Lorok (Kota Semarang), Kampung Moro Demak (Kabupaten Demak), Kampung Untia (Kota Makassar), Kampung Oesapa (Kota Kupang) dan Kawasan Hamadi (Kota Jayapura).

Selanjutnya rombongan meninjau pembangunan infrastruktur pengaman Pantai Padang Panjang sepanjang 8,7 km untuk menahan erosi dan abrasi air laut. Biaya pembangunan mencapai Rp 3 miliar.

Menteri Basuki mengatakan bahwa Kementerian PUPR juga fokus untuk merampungkan pengerjaan akses jalan ke Pelabuhan Pulau Bay sepanjang 5,4 km.

"Sekarang akses jalan di Pelabuhan Pulau Bay sudah ada 4 lajur. Mudah-mudahan bisa diselesaikan tahun 2018 karena saat ini baru 1,7 Km yang terbangun. Masih ada sekitar 3,7 Km lagi yang harus dituntaskan sepanjang tugu selamat datang Burung Garuda besar sampai ke pelabuhan,” kata Menteri Basuki

Diharapkan nanti setelah akses jalan itu rampung maka Pelabuhan Pulau Bay bisa semakin berkembang pesat menjadi pelabuhan yang paling maju di Sumatera dan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Bengkulu.

Kementerian PUPR juga tengah menyiapkan Tol Lubuk Linggau-Bengkulu yang menjadi kelanjutan dari pembangunan ruas tol Palembang-Indralaya yang sudah rampung dan diresmikan oleh Presiden Jokowi beberapa waktu lalu.

"Saya sudah berkomunikasi dengan Kepala Badan Pengawas Jalan Tol (BPJT), Dirut Hutama Karya mengenai pembangunan Tol Lubuk Linggau-Bengkulu. Tol tersebut sudah masuk di Proyek Strategis Nasional (PSN) dan nanti setelah saya pulang ke Jakarta akan saya teken SK-nya (Surat Keputusan) dan memberikan tugas tambahan kepada Hutama Karya untuk segera mengerjakan ruas tol tersebut," urainya

Saat ini Hutama Karya sedang menyusun survey trase jalannya dan diharapkan Februari-Maret tahun 2018 bisa selesai dan segera dilakukan penetapan lokasi tol agar lahan bisa segera dibebaskan.

Plt Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah menyampaikan terima kasih kepada Menteri Basuki yang telah melakukan mendukung pembangunan infrastruktur di Bengkulu.

"Pembangunan infrastruktur di Bengkulu membuka keterisolasian, sehingga Bengkulu terkoneksi dengan provinsi tetangga," katanya.

Dalam kunjungan tersebut Menteri Basuki ditemani oleh Itjen Kementerian PUPR Rildo Ananda Anwar, Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman Ditjen Cipta Karya Rina Farida, Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera VII Abustian, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional III (BPJN) Padang Syaiful Anwar, dan Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawijaja.