Laporan Wartawan Tribun Jateng, M Nur Huda

TRIBUNNEWS.COM, SEMARANG - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan dana Rp 792 miliar melalui APBD 2018 untuk biaya operasional pendidikan SMA/SMK.

Kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi biaya pendidikan yang dikeluarkan para orangtua siswa.

Demikian disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai melantik 106 kepala sekolah (SMA/SMK/SLB Negeri), 33 pejabat fungsional, dan 1 susulan pejabat struktural di gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (2/1/2018).

"Ini akan kita berikan ke siswa, harapannya siswa tidak bayar lagi mulai tahun ini. Sehingga kalau mereka mau iuran lagi untuk urusan sekolah, biar orangtanya tidak berat lagi, syukur kalau itu cukup," ucap Ganjar. 

Baca: Banyak Poros di Pilgub Jateng, Ganjar Pranowo: Cuma Dua Calon Enggak Asyik

Baca: Ceritanya Beda Jika PDI Perjuangkan Tak Calonkan Ganjar

Sejak adanya alih kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, Ganjar mendapat keluhan masyarakat yang mengira sebelumnya adalah gratis.

Padahal yang gratis hanya di Karanganyar, Sukoharjo, Boyolali, dan Kudus, karena ada subsidi dari pemkab setempat.

"Saya disambati banyak orang yang persepsinya tidak tepat. Persepsinya seolah SMA/SMK itu dulu gratis, padahal dulu yang gratis hanya empat kabupaten," ucap dia. 

Jalan keluarnya menyikapi keluhan para orangtua siswa, Ganjar memerintahkan Dinas Pendidikan Jateng untuk menghitung biaya pendidikan.

Jika selama ini ada Bantuan Operasional Sekolah (BOS), maka kekurangan kebutuhan biaya di sekolah lainnya akan dicukupi melalui APBD provinsi.

"Kekurangannya kita tambah itu pengganti SPP. Jadi saya harapkan anak sekolah sekarang sudah tidak bayar, itu bisa membantu para orangtua di SMA dan SMK. Kalau toh nanti ada, ya tinggal iuran yang lewat komite itu saja," beber dia.

Ia menegaskan, sesuai perundangan pendidikan menjadi tanggungjawab negara, masyarakat, dan orangtua siswa. Ketika negara belum mampu, diperlukan partisipasi orangtua siswa dan masyarakat.

Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Jateng Gatot Bambang Hastowo mengatakan dana sebesar Rp 792 miliar dari APBD Provinsi Jateng 2018 untuk biaya operasional pendidikan (BOP).

Penggunaannya adalah untuk pembiayaan honor guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT) serta operasional sekolah.

Selama ini, setiap sekolah mendapat dana BOS untuk para siswa dari pemerintah pusat melalui APBN, tiap siswa mendapat Rp 1,4 juta.

Adanya BOP dari provinsi itu, nantinya rata-rata persiswa mendapat tambahan bantuan sekitar Rp 1 juta.

"Padahal butuhnya persiswa kan sekitar Rp 3 juta. Jika sudah ada Rp 1,4 juta dari pusat melalui BOS dan ditambah dari povinsi berupa BOP sekitar Rp 1 juta, maka setidaknya bisa meringankan beban masyarakat dalam biaya pendidikan," jelas Gatot.