Laporan wartawan tribunkaltim.co, Christoper D

TRIBUNNEWS.COM, SAMARINDA - Dugaan kriminalisasi yang terjadi pada beberapa kandidat calon gubernur Kaltim, terus mencuat.

Institusi kepolisian pun dianggap berperan dalam diperiksanya sejumlah kandidat, terkait dengan kasus tindak pidana, dan dianggap hendak menjegal kandidat tersebut, guna memuluskan langkah Kapolda Kaltim, Irjen Pol Safaruddin, pada Pilgub mendatang.

Walikota Samarinda, Syaharie Jaang diperiksa oleh Mabes Polri, terkait dengan kasus izin pengelolaan lahan parkir di pelabuhan terminal peti kemas, Palaran, Samarinda.

Sedangkan Walikota Balikpapan, Rizal Effendi menjalani pemeriksaa di Polda Kaltim, terkait dengan dugaan korupsi penggelembungan dana pembebasan lahan rumah potong unggas (RPU) Balikpapan, dari awalnya Rp 2,5 miliar menjadi Rp 12,5 miliar.

Baca: Kebakaran Landa Permukiman Padat Penduduk di Belakang Kantor Pemkot Balikpapan

Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Ade Yaya Suryana menegaskan, pemeriksaan terhadap dua kepala daerah itu, merupakan proses hukum yang harus dijalani.

"Walikota Balikpapan memang dimintai keterangan, terkait dengan kasus yang ditangani Polda, kalau Walikota Samarinda di Bareskrim Mabes," ucapnya usai menghadiri apel gelar pasukan pengamanan Pilkada 2018, di stadion Madya Sempaja, Samarinda, Jumat (5/1/2018).

Dia pun menyangkal adanya kriminalisasi terhadap dua kepala daerah tersebut. Pasalnya, kasus tersebut telah berjalan cukup lama, dan pemeriksaan terhadap saksi saksi lainya sudah terus dilakukan.

"Tidak ada kriminalisasi, proses setiap kasus kan berbeda-beda, dan kasus ini sudah berjalan lama, tadinya ditangani Polres Balikpapan, lalu diambil alih Polda, dan pemeriksaan terhadap saksi lainya juga terus dilakukan, nah giliran walikota Balikpapan," ungkapnya.

"Walikota Balikpapan statusnya sebagai saksi, kalau walikota Samarinda saya tidak tahu, karena yang tangani Mabes," tutupnya. (*)