TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Memasuki tahun anggaran baru 2018, Pemprov Kalimantan Utara akan mengevaluasi keberadaan pegawai tidat tetap (PPT) atau sering disebut honorer.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara mencatat, selama tahun 2017 yang lalu pegawai PTT yang mengisi lingkungan kerja pemprov jumlahnya mencapai 1.900an orang.

Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie menginginkan ada efisiensi pegawai PTT dalam rangka mengurangi belanja pegawai sekaligus mengarahkannya ke hal-hal yang prioritas seperti pembangunan rumah layak huni dan sistem sanitasi masyarakat kurang mampu.

Ia meminta kepala SKPD merekrut PTT dengan proporsional dan dengan kualifikasi yang baik dan profesional.

"PTT itu dilakukan proporsional. Disesuaikan dengan kegiatan di masing-masing SKPD. Kita kan ada tambahan sekitar 420an pegawai negeri sipil baru," kata Irianto, Jumat (5/1/2018).

Baca: Demo Honorer Rusuh di Aceh, Warga Lempari Benda ke Bupati

Walau ada tambahan 420an pegawai negeri sipil baru, di satu sisi kata Irianto, pemprov juga masih tetap kekurangan pegawai.

Untuk itu pengangkatan PTT sebutnya perlu dikontrol dengan baik.

"Jangan ada nafsu, nepotisme berlebihan. Anak, menantu boleh, adal dia profesional, bagus," katanya.

Selain PTT, Pemprov juga merasionalisasi anggaran perjalanan dinas dan biaya rapat-rapat. Ia meminta setiap kepala daerah menyusun strategi dikala situasi darurat keuangan misalnya dengan memangkas biaya perjalanan dinas, insentif, dan honor-honor.

Di tahun anggaran sebelimnya, pemprov berhasil merasionalisasi sehingga terangkum anggaran Rp 195 miliar.

Masing-masing rasionalisasi perjalanan dinas sebesar Rp 95 miliar, belaja pegawai Rp 100 miliar.

Dana hasil rasionalisasi tersebut kemudian dialokasi untuk kegiatan bedah rumah 120 unit termasuk revitalisasi dermaga Pelabuhan Tengkayu Tarakan senilai Rp 20 miliar. (Wil)