Kaltara Minta Anggaran Renaksi Perbatasan Negara Tahun 2018 Tidak Terpotong
Porsi anggaran Rp 3,17 triliun dalam Renaksi Pengelolaan Perbatasan Negara diharapkan utuh agar Nawacita Presiden Jokowi bisa direalisasikan
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan
TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Tahun 2018 ini dua kabupaten perbatasan Kalimantan Utara akan kebagian program kementerian yang telah terplot dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2018.
Dalam aturan tersebut, diketahui Kalimantan Utara akan kebagian program lintas kementerian senilai Rp 3,17 triliun.
Kepala Biro Pengelola Perbatasan Setprov Kalimantan Utara Samuel ST Padan berharap alokasi tersebut tidak terpangkas lagi sebagaimana pengalaman tahun 2017 lalu.
Cukup banyak kegiatan kementerian yang sudah ditetapkan, justru terpangkas karena rasionalisasi anggaran yang dilakukan pemerintah (pusat) akibat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Tahun lalu, informasi dari rapat evaluasi Renaksi (Rencaa Aksi) 2017, ada beberapa kegiatan yang dipangkas anggarannya karena menyesuaikan dengan kemampuan APBN. Tahun ini kita harap tidak terjadi lagi," kata Samuel ST Padan saat disua Tribun, Kamis (11/1/2018) pukul 13.00 di ruang kerjanya.
Kebutuhan pembangunan di perbatasan masih sangat tinggi.
Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat masih sangat perlu ditopang oleh program dan dana pemerintah.
Baca: Pamit Pergi Jualan Parfum ke Pontianak, Warga Tasik Diciduk Densus 88 di Nunukan
Namun demikian, Samuel menjelaskan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) agar alokasi anggaran bagi perbatasan Kalimantan Utara diperjuangkan agar tetap utuh.
"Kami selalu suarakan ke BNPP agar anggaran jangan dikurangi. Nah, tinggal kementerian yang bersangkutan lagi, apakah memotong apa tidak," sebutnya.
Porsi anggaran Rp 3,17 triliun dalam Renaksi Pengelolaan Perbatasan Negara diharapkan Samuel tetap utuh agar Nawacita Presiden Jokowi bisa direalisasikan di perbatasan.
Di satu sisi Samuel meyakini Presiden Joko Widodo memberi perhatian yang serius bagi provinsi ke-34 ini.
"Kalau bisa anggaran ini dipertahankan agar Nawacita ketiga Presiden yaitu membangun Indonesia dari pinggiran bisa diwujudkan," sebutnya.
