Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Hadiri Deklarasi Calon Kepala Daerah, ASN Bisa Diancam Hukuman

dijelaskan bahwa PNS atau ASN wajib menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan

Editor: Eko Sutriyanto
zoom-in Hadiri Deklarasi Calon Kepala Daerah, ASN Bisa Diancam Hukuman
Net
Ilustrasi PNS 

Baca: Polri Bantah Kapolri Berikan Pesan Pada Bacagub Jawa Barat Irjen Anton Charliyan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, katanya, akam selalu melakukan pengawasan dan sosialisasi peraturan tersebut kepada semua ASN. Selama ini, katanya, sejumlah ASN dilaporkan terlibat dalam kegiatan pasangan calon kepala daerah akibat ketidaktahuan.

Ketua Bawaslu Jabar, Harminus Koto, mengatakan dalam tahapan pendaftaran pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota ini, pihaknya telah menindaklanjuti laporan mengenai 19 PNS atau ASN yang terlibat dalam kegiatan calon atau pasangan calon kepala daerah.

"Adapun 18 ini ada di Majalengka, Kota Banjar, dan Kabupaten Subang. Terakhir ada satu lagi dari Sumedang dan masih proses. Kasusnya ini meng-upload foto saat ikut deklarasi paslon, ada juga yang ikut serta mengantarkan paslon ke KPU saat pendaftaran. Ada PNS yang guru atau dari OPD," kata Harminus.

Dari 18 ASN tersebut, katanya, 7 di antaranya adalah kepala desa yang kemudian ditindak oleh direktorat yang berwenang. Sedangkan 11 ASN lainnya telah dilaporkan kepada Komisi ASN dengan tembusan kepada Kemendagri dan Kemenpan RB.

"Semoga dengan penandatanganan pakta integritas ini, semua ASN tidak ada yang terlibat lagi, cukup 19 ini saja. Kalau dalam kampanye tidak hanya etik pelanggaran sampai pemberhentian, bahkan ada juga denda dan pidana," katanya.

Berita Rekomendasi
Sumber: Tribun Jabar
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2025 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas