Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM, TANJUNG SELOR - Mengatasi kurangnya guru produktif, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara akan menempuh sejumlah cara.

Kepala Disdikbud Kalimantan Utara Sigit Muryono menjelaskan, cara pertama yang bisa dilakukan ialah melakukan prajabatan.

"Prajabatan itu, kita membuat rekrutmen guru. Saya selalu mengusulkan guru yang prajabatan yamh kita perlukan seperti teknik mesin, teknik perikanan. Itu kuota," sebut Sigit, Rabu (31/1/2018).

Daerah-daerah di Kalimantan Utara lanjutnya juga masih kekurangan guru teknik bangunan.

"Sehingga kekurangan-kekurangan itu, kami akan buat list (daftar) dulu," ujarnya.

Cara kedua, memprogramkan guru keahlian ganda. Sigit menegaskan, keahlian ganda ini tidak boleh didapatkan dengan cara yang instan.

"Saya tidak mau yang hanya penataran hanya dua minggu. Harus benar-benar ahli," sebutnya.

Keahlian ganda juga bisa diperoleh dengan kuliah. Sigit menyebutnya dengan program "S1 kedua". Seorang guru yang punya latar belakang pendidikan Biologi, bisa kembali mengambil program S1 Kimia dan lainnya.

Baca: Tak Ada Toilet, Murid dan Guru SD di Sumedang Ini Harus Menahan Kencing Sampai Rumah

"Contohnya ketika kita banyak guru biologi, maka untuk mengisi kekurangan guru kimia, guru yang bersangkutan akan diberi kesempatan menempuh S1 Kimia. Ketika mereka pulang nanti, dia sudah bisa mengajar Kimia," katanya.

Sigit menjelaskan kurangnya guru produktif di Kalimantan Utara karena kurangnya sumber daya manusia.

Dibandingkan dengan guru normatif seperti guru Agama, guru Pendidikan Kewarganegaraan, dan lainnya jumlahnya tenaganya kata Sigit sudah lebih dari cukup.

Begitu juga guru adaptif seperti guru Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, dan lainnya diakui Sigit jumlahnya sudah terpenuhi.

Sigit menjelaskan, tahun lalu Kalimantan Utara mendapatkan tambahan guru garis depan (GGD) sebanyak 40 orang ditambah 60 hasil seleksi CPNS tahun 2017.

"Kami kemarin mengajukan usulan 2.000 guru. Tetapi dengan catatan, asumsinya semua itu PNS. Tetapi kalau tidak PNS, itu sudah cukup sekarang, kecuali guru produktif," katanya.

Guru tidak tetap jenjang SMA dan SMK di Kalimantan Utara mencapai 555 orang. Adapun pegawai tidak tetap (tata usaha) mencapai 264 orang. Jumlah ini dipertahankan sedari Desember 2016 sejak proses pelimpahan urusan pendidikan menengah dari Pemkab/Pemkot kepada Pemprov.

"Jadi kalau ada penambahan, itu sekolah yang menanggung. Dan itu harus dilaporkan kebutuhannya secara riil. Akan tetapi yang ada sekarang, kami pertahankan," ujarnya.

Peran guru tidak tetap dinilainya sangat besar sejauh ini. Selain menambal kekurangan guru PNS, guru tidak tetap juga justru menyokong keberlangsungan proses belajar mengajar di sekolah tertentu.

"Mereka menunjang beberapa sekolah. Ada beberapa SMK yang belum ada gurunya. Misalnya di Pulau Bunyu (Bulungan) hanya kepala sekolah saja saja yang ada. Berarti selebihnya itu kan guru honorer, yang mana guru honorer ditanggung yang tadi dengan biaya APBD," sebutnya. (Wil)