Para warga yang mayoritas berprofesi nelayan tersebut mengusir petugas keamanan dan menghentikan kegiatan konservasi BKSDA dan sejumlah organisasi lingkungan seperti World Wide Fund for Nature (WWF) dan Yayasan Penyu Berau.

Agustina Tandi Bunna Ebe pengamat lingkungan menilai, persoalan tersebut dipicu oleh ketidakpuasan warga Pulau Derawan, yang telah lama menggantungkan hidupnya dari penjualan telur penyu yang kemudian dinyatakan ilegal setelah menjadi kawasan konservasi yang dikelola oleh pemerintah pusat.

"Masyarakat merasa tidak puas dengan itu (konservasi lingkungan), masyarakat ingin ikut ambil bagian, karena setelah muncul kebijakan itu, masyarakat kehilangan mata pencaharian," kata Agustina, saat itu.

Terlebih lagi, meski perdagangan telur penyu dinyatakan ilegal, namun kenyataanya masih banyak ditemukan perdagangan penyu di luar daerah.

Dari pengamatan Tribun, telur penyu masih menjadi santapan sebagian kecil masyarakat Berau, khususnya dalam acara‑acara tertentu. Namun warga juga menuding, petugas konservasi penyu juga ikut memperdagangkan telur penyu yang bernilai tinggi di pasaran.

Saat itu, warga memprotes kebijakan pemerintah yang telah menetapkan kawasan itu sebagai Kawasan Konservasi Laut Berau yang menyebabkan warga kehilangan matapencaharian dari penjualan telur penyu.
Namun Rusli dari WWF membantah, petugas konservasi ikut terlibat dalam penjualan telur penyu.

"Tuduhan mereka tidak masuk akal. Mereka menuduh petugas menjual telur penyu. Padahal mereka tidak memiliki bukti," sanggahnya. (geafrey necolsen)