TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Pemerintah terus berupaya untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Asmat, hal ini sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat.

"Sebagai implementasi Inpres tersebut, Kemensos melakukan pendekatan pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Asmat dengan memanfaatkan sumberdaya dan kearifan lokal," ujar Menteri Sosial Idrus Marham dalam keterangannya pada kunjungan kerja di Kabupaten Asmat, Kamis (22/2/2018).

Kunjungan kerja yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani tersebut di hadiri pula Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek Menteri Pendidikan dan Kabudayaan Muhadjir Efendi, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko.

Secara faktual, realitas sosial kehidupan masyarakat Papua secara umum dalam kondisi terisolasi, sehingga berimplikasi terhadap seluruh sistem kehidupan orang Papua.

Dalam kerangka itu, lanjut Idrus, maka kebijakan Presiden Jokowi dalam percepatan pembangunan infrastruktur Trans Papua memiliki dampak yang signifikan bagi masyarakat Papua, tidak saja untuk mengatasi keterisolasian, tetapi juga akan menggerakkan dan mempercepat pembangunan ekonomi, termasuk stabilitas dan harmonisasi harga dibandingkan dengan daerah-daerah lain, sehingga meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Setelah status Tanggap Darurat Kejadian Luar Biasa Campak dan Gizi Buruk dicabut oleh Bupati Asmat, diperlukan langkah lebih lanjut secara terpadu menyeluruh dan berkesinambungan.

Hal itu diperlukan terutama dalam rangka pemulihan, perawatan dan pengembangan kehidupan berkelanjutan melalui pemberdayaan masyarakat Asmat secara partisipatif agar tumbuh kemandirian dalam jangka panjang.

Kementerian Sosial meluncurkan beberapa program dengan melibatkan partisipasi dari masyarakat setempat. "Ada Program Keluarga Harapan (PKH), pembentukan Taruna Siaga Bencana (Tagana), pembentukan Kampung Siaga Bencana (KSB), program Kearifan Lokal (Riflok) dan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)," lanjut Idrus.

Untuk PKH, Kemensos telah merekrut secara offline sebanyak 46 pendamping dan 2 operator, sehingga pendamping yang ada saat ini sebanyak 50 orang dan 3 operator. Mereka sudah diberikan bimbingan teknis singkat terkait pengetahuan umum tentang PKH, tata cara validasi data dan pengisian formulir validasi.

Mereka (red-pendamping) bersama tim dari pusat sudah melaksanakan validasi data pada 19 kampung di 19 Distrik, hasil validasi 2.755 KPM sedang dalam proses input data ke dalam Sistem Informasi Managemen PKH yang selanjutnya akan dibukakan rekening oleh bank penyalur BRI yang sudah tersedia di Agats.

Sebagai bentuk penyiapan masyarakat yang terlatih, lanjut Idrus, sebanyak 30 orang pemuda dari Distrik Agats sudah direkrut menjadi anggota Tagana dan dilatih dengan berbagai ilmu dasar penanggulangan bencana seperti manajemen pengungsi, dapur umum, logistik dan dukungan psikososial. Sejak mengikuti latihan, para relaw