Laporan wartawan Tribun Kaltim Muhammad Arfan

TRIBUNNEWS.COM,  TANJUNG SELOR - Semua masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kalimantan Utara yang belum ter-cover dalam jaminan kesehatan nasional BPJS Kesehatan, iurannya akan ditanggung pemprov.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara sudah dialokasikan sebesar Rp 3 miliar untuk program itu.

Kepala Bidang Sosial Budaya Bappeda Kalimantan Utara Timbul Sibarani mengatakan, biaya sebanyak itu cukup untuk meng-cover 10 ribu jiwa penduduk.

"Perihal by name by address siapa saja penduduk yang akan di-cover, sedang kami dikoordinasikan dengan kabupaten/kota. Jadi datanya nanti 10 ribu itu dari kabupaten/kota," kata Timbul Sibarani dikonfirmasi Tribun, Jumat (16/3/2018).

Dana Rp 3 miliar itu masih kecil dibandingkan kebutuhan iuran asuransi yang diperlukan untuk meng-cover semua kalangan penduduk yang belum memiliki JKN BPJS Kesehatan.

"Kita butuh Rp 18 miliar sebetulnya untuk meng-cover semua masyarakat. Kalau kita alokasikan itu, sudah 100 persen masyarakat kita dapat BPJS," katanya.

Baca: Karyawan Freeport yang Dirumahkan Tidak Lagi Terima Tunjangan BPJS Kesehatan

Ia belum mengetahui secara pasti rincian jumlah penduduk Kalimantan Utara yang belum ter-cover BPJS di luar ASN Pemerintah, TNI, Polri, dan kouta BPJS Kesehatan nasional.

"Kita ada 660 ribu penduduk Kalimantan Utara, dikurangi pegawai negeri, TNI dan Polri, kuota nasional, ditambah MBR yang kita bantu, dan yang sudah di-cover oleh perusahaan, itulah kurang lebih Rp 18 miliar kita butuhkan," ujarnya.

"Jadi betul-betul dialokasikan bagi masyarakat yang belum ter-cover walaupun di dalamnya ada masyarakat miskin, menengah, sampai mapan sekalipun yang belum punya JKN," katanya.

Ia menegaskan, kebijakan pemprov sudah mengarah untuk menanggung semua iuran BPJS Kesehatan.

Itu dibuktikan mulai dialokasikannya anggaran Rp 3 miliar bagi MBR tahun ini.

"Kita akan masih berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan untuk merealisasikan 100 persen masyarakat Kalimantan Utara ter-cover JKN," katanya.

"Kita juga melihat kapasitas anggaran yang dimiliki daerah. Tahap awal, kita akomodir dulu masyarakat yang selama ini tidak bisa mendapatkan JKN," katanya.

Yang perlu menjadi perhatian semua pihak adalah jangan sampai ada pembiayaan ganda sehinngga perlu pendataan yang baik dan valid.

"Kami juga sudah minta ke perusahaan bahwa mereka tetap wajib meng-cover JKN kepada karyawannya. Jadi pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan untuk itu. Kita beri yang betul-betul belum punya BPJS Kesehatan," katanya.

Pembayaran iuran masyarakat Kalimantan Utara yang belum punya BPJS ditargetkan mulai bergulir akhir Maret nanti.

"Sebetulnya kita mau mulai Januari kemarin. Tetapi karena proses administrasi keuangan APBD, kita harus menunggu waktu. Artinya, sudah 2 bulan berlalu, berarti tinggial 10 bulan lagi. Nanti tahun depan dianggarkan lagi," katanya. (Wil)