TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Pengamat kemiskinan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Airlangga, Ucu Martanto, menyesalkan penyalahgunaan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dukungan suara di Pilkada Jawa Timur, seperti dilaporkan warga Lamongan ke Panwaslu setempat, kemarin.

“Biasanya kondisi kemiskinan membuat warga rentan atas eksploitasi. Apalagi kalau disertai ancaman. Misalnya, kalau tidak milih calon tertentu, akan dicoret dari daftar penerima bantuan. Ketika dititipi pesan itu, secara sosiologis kemungkinan besar akan menerima,” ujar Ucu, Rabu (26/4/2018).

Dalam kontestasi elektoral di Indonesia, kata dia, warga miskin sering kali menjadi obyek operasi pemenangan pilkada. Mereka diberi imbalan materi jika bersedia memilih seseorang. “Sebaliknya, jika tidak bersedia, ya pasti imbalan tidak diberi. Bagi orang miskin, tentu kecenderungan dari mereka adalah menerima imbalan materi disertai komitmen memilih,” kata Ucu.

Seperti diketahui, dalam kasus PKH di Lamongan, pendamping program juga menitipkan stiker Calon Gubernur Khofifah Indar Parawansa-Calon Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak, disertai pesan untuk memilih paslon nomor 1 itu.

Khofifah sendiri adalah mantan menteri sosial yang menangani penyaluran PKH. Karena mundur untuk maju di Pilkada Jatim, Khofifah diganti Idrus Marham, petinggi Partai Golkar yang tak lain adalah pendukung Khofifah di Pilkada Jatim.

Dikatakan Ucu, karena kemiskinan yang dialami, maka warga yang berada di status sosial itu dianggap sebagai sumber suara yang mudah dipengaruhi.

“Mereka kelompok marginal, karena itu rentan untuk dimanfaatkan. Ini yang membuat program anti-kemiskinan sering dianggap sebagai dalih saja, dengan memanfaatkan anggaran negara, namun ada kepentingan elektoral di balik itu,” kata Ucu.

Ia sepakat kasus penyalahgunaan PKH di Lamongan harus segera diusut tuntas, agar diketahui apakah ada skenario besar yang melatari skandal itu, berikut aktornya.

“Sudahlah jangan bermain-main lagi dengan PKH untuk Pilkada. Kalau ini diteruskan, maka rakyat tidak percaya lagi dengan program-program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan. Penyalahgunaan PKH yang terjadi di Jatim adalah perilaku politik yang biadab,” kata Ucu.

“Di antara pegiat anti kemiskinan, isu pemanfaatan PKH memang sudah lama terdengar, dan infonya kini semakin banyak yang berani melaporkan,” sambung Ucu.

Ia juga mengusulkan agar dilakukan penyempurnaan atas pelaksanaan program itu, mulai penerima, integritas pendamping hingga pengawasan.

“Karena terdengar kabar, rekrutmen pendamping PKH itu sejak awal berdasar koneksitas tertentu untuk membangun jaringan politik demi Pilkada. Ada pula keluhan, warga yang benar-benar miskin malah tidak terima, sementara yang hidupnya layak malah terima. Keluhan seperti itu sering terdengar,” kata Ucu.