Bersamaan dengan masuknya usia yang ke 536 pada tahun ini, Kota Bogor akan segera menyongsong munculnya pemimpin baru. Walikota dan Wakil Walikota Bogor periode 2019-2023 akan ditentukan berdasarkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah pada bulan Juni ini.

Siapapun yang terpilih dari empat pasangan kandidat yang bertarung di pilkada serentak nanti, mereka akan melanjutkan perjalanan panjang memimpin jalannya pemerintahan Kota Bogor ke masa depan.

Dalam buku Sejarah Kota Bogor 1945 - 1970, tugas memimpin pemerintahan Kota Bogor dilaksanakan pertama kali oleh R.Odang Prawiradipraja selaku Walikota Bogor pertama. Itu jika dihitung setelah proklamasi kemerdekaan RI.

Sedangkan jika sejarah diperpanjang ke masa yang lebih jauh di belakang, maka pada buku yang diterbitkan oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Bogor tersebut, yang disebut sebagai pemimpin pertama dalam pemerintahan Kota Bogor adalah Mr. Backhuis. (Sumber lain menulis Mr. A. Bughus –Red.)

Pada tahun 1905, Backhuis menjabat sebagai Burgemeester. Dia memimpin pemerintahan di Buitenzorg, sebagai sebuah wilayah administratif yang baru saja diberi hak otonom dan lepas dari dari wilayah administratif Batavia.

Buitenzorg berdasarkan Keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Nomor 208 Tahun 1905 adalah sebuah pemerintahan otonom yang disebut Stadsgemeente. Wilayahnya mencakup sebuah kawasan seluas 22 km². Terdiri dari 2 distrik dan 7 desa dan diproyeksikan menampung penduduk sebanyak 30.000 jiwa.

Dengan penetapan itu, bisa dibilang Bogor menjadi salah satu pemerintah kota yang cukup tua di Indonesia. Bahkan lebih tua dari Kota Bandung sebagai ibukota Jawa Barat. Sebab status Kota Bandung sebagai Stadsgemeente baru ditetapkan pada tahun 1906.

Istilah Stadsgemeente dalam pengelolaan pemerintahan di Kota Bogor hanya dipergunakan  sampai dengan tahun 1942. Pada saat Jepang mengambil alih pemerintahan, seluruh istilah yang berbahasa Belanda diganti tanpa mengganti sistem pemerintahannya. Stadsgemeente pun kemudian diganti menjadi Si dan istilah Burgemeester diganti menjadi Sico.

Pemerintah pendudukan Jepang juga mengganti nama-nama daerah di Jawa dan Madura. Sebutan Residentie Buitenzorg sebagai wilayah administratif yang mencakup Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Cianjur, diganti menjadi Bogor Syuu. Kota Bogor atau Buitenzorg waktu itu masih menjadi bagian dari wilayah Kabupaten Bogor bersama Ciawi, Cibinong, Parung, Leuwiliang, Jasinga dan Cibarusa. Pada masa ini pula nama Buitenzorg diganti menjadi Bogor.

Wilayah Residentie Buitenzorg di jaman kolonial merupakan wilayah koloni yang dikembangkan sejak tahun 1689. Waktu itu Pemerintah Hindia Belanda menunjuk Kapten Tanujiwa sebagai regent atau pemimpin wilayah koloni yang disebut sebagai Kampung Baru. Para penulis sejarah di Belanda kemudian menyebut Tanujiwa sebagai peletak dasar wilayah yang sekarang disebut Bogor.

Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamirkan, lahirlah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang pemerintahan yang erat kaitannya dengan pemerintahan daerah. Pada masa inilah R. Odang Prawiradipraja muncul sebagai orang pertama yang memimpin Kota Bogor.

Namun karena Belanda kembali menguasai kota-kota di Indonesia setelah berlangsungnya agresi, R. Odang hanya memimpin selama 1 tahun. Kedudukannya kemudian diambil alih oleh J.J. Penoch yang menjabat sebagai Burgemesteer dari tahun 1958-1950. Catatan lain menyebutkan di era itu juga ada nama M. Witjaksono Wirjodihardjo sebagai Walikota Bogor.

Ketika kekuasaan Indonesia kembali pulih pada tahun 1950, istilah Stadsgemeente diganti menjadi Kota Praja. Jabatan Walikota dipegang oleh R. Djoekardi selama dua tahun sampai dengan 1952. Setelah itu tercatat penerusnya, masing-masing adalah R.S.A Kartadjumena (1952 – 1956), Pramono Notosudiro ( 1956 -1959), R.Abdul Rachman (1960 – 1961), Letkol. Achmad Adnawidjaya (1961 – 1965) dan Kol. Achmad Sham ( 1965 – 1979).

Berikutnya menyusul Achmad Sobana,SH. (1979 – 1984), Ir. Muhammad (1984 – 1989), Drs. Suratman (1989 -1994), Drs. Eddy Gunardi (1994 – 1999), Iswara Natanegara,SH.(1999 -2004), Drs. Diani Budiarto, Msi (2004 – 2014), Dr. Bima Arya (2014-2018), Ir. Usmar Hariman (Plt Walikota 2018)