Pembangunan Jalur Bedah Pegunungan Menoreh Terus Dikebut Pemkab Kulonprogo
Upaya percepatan pembangunan jalur Bedah Menoreh hingga kini terus dikebut Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan bersinergi bersama Pemerintah DIY.
Editor: Sugiyarto
TRIBUNNEWS.COM, KULONPROGO - Upaya percepatan pembangunan jalur Bedah Menoreh hingga kini terus dikebut Pemerintah Kabupaten Kulonprogo dengan bersinergi bersama Pemerintah DIY.
Saat ini juga muncul opsi 10 rute alternatif jalur tersebut.
Bupati Kulonprogo, Hasto Wardoyo, berharap adanya sinkronisasi antara rencana Pemkab dengan bagian-bagian yang telah disetujui Gubernur DIY perihal jalur alternatif tersebut.
Pihaknya dalam hal ini bersepakat adanya jalur tersebut nantinya bisa mempromosikan potensi wisata dari 12 objek yang produktif dan telah beroperasi di sekitar jalur itu.
Dari beberapa opsi rute yang dimunculkan Dinas Pekerjaan Umum, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPUESDM) DIY, terlihat bahwa rute terpendek sepanjang 43 kilometer melewati jalur alternatif Sentolo-Nanggulan.
Adapun jika melalui wilayah Bendo (Samigaluh), panjang rute mencapaiu 63 kilometer.
Sedangkan bila melewati wilayah Purworejo panjang rute menjadi sekitar 53 kilomter.
Opsi ini menjadi pilihan terbaik dari sisi Pemkab Kulonprogo.
"Alternatif yang kami pilih 53 kilometer. Begitu sampai Samigaluh lalu lewat Pete langsung Borobudur, tidak lewat Bendo. Itu panjang rutenya sama dengan jarak Purworejo ke Borobudur," jelas Hasto, Senin (11/6/2018).
Pemkab Kulonprogo juga menginginkan agar jalur Bedah Menoreh nantinya bisa sekaligus menjadi jalur akses menuju rest area yang akan dibangun Pemkab Purworejo di kawasan hutan pinus Perhutani.
Dengan begitu, upaya menyentuh 12 objek wisata bisa terealisasi.
Terkait anggaran pembangunan, Hasto berharap bisa ditangani oleh Dana Keistimewaan meskipun pembebasan sedikit lahan di ruas Samigaluh-Girimulyo telah diinisiasi dengan APBD 2 Kulonprogo.
"Pembebasan lahan seharusnya dibebankan kepada Pemda, kami berharap Dana Keistimewaan," katanya.
Proyek Bedah Menoreh mulai memasuki tahapan studi kelayakan.
Studi kelayakan awal yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta (DPUP ESDM DIY) bersama dengan konsultan telah selesai. (*)
