Laporan Wartawan Tribun Medan, Jefri Susetio

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut) saling menyerang kasus permasalahan hukum saat debat kandidat ke-III atau terakhir di Santika Premiere Dyandra Hotel, Jalan Kapten Maulana Lubis, Selasa (19/6) malam.

Tema debat antarkandidat yang diangkat penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). 

Pada sesi pertama kedua kandidat telah saling menyindir terkait permasalahan hukum.

Ihwalnya, moderator memberikan kesempatan kepada calon Gubernur Sumut nomor urut pertama Edy Rahmayadi untuk menyampaikan visi dan misi. Ia bilang hukum di Indonesia tajam ke bawah tumpul ke atas.

"Selamat malam dan salam sejahtera mohon maaf lahir dan batin. Kalau kita berbicara hukum dan HAM sumbernya Pancasila dan UUD 1945. Tetapi kalau mencermati hukum lebih cenderung tajam ke bawah dan tumpul ke atas," ujarnya saat menyampaikan visi dan misi.

Selanjutnya, ia menambahkan bahwa hukum di Indonesia berpihak kepada orang tertentu. Oleh karena itu, dia meminta orang cepat bertaubat.

"Penegak hukum memihak kepada pihak tertentu. Sudah cepat taubat namun kami akan tetap berjuang menegakkan hukum dan HAM di Sumut. Allah akan menolong kita semoga Sumut cepat bermartabat," katanya

Setelah itu, calon Gubernur Sumut nomor urut-2 Djarot Syaiful Hidayat diminta menyampaikan visi dan misi. Ia menyebutkan kasus pelanggaran HAM di Sumut sangat banyak. Satu di antaranya kasus yang dialami petani Ramunia, Pantai Labu, Deliserdang.

"Yang saya hormati Bapak Edy dan Musa dan Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami mengucapkan Minal Aidin Walfaizin.
Persoalan hukum dan HAM masih banyak di Sumut. Berpihak yang punya modal dan kuasa. Sehingga hukum tidak berpihak kepada masyarakat kecil," ujarnya.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya Hak Sipil dan Politik (Sipol). Tapi, ada Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Ekosob). Oleh sebab itu, Djarot berencana akan memberikan hak kepada rakyat lewat berbagai program.

"Oleh karena itu, kami akan menegakkan hukum dan memberikan hak-haknya melalui kartu Sumut Pinter, kartu Sumut Keluarga Sejahtera dengan cara mengelola APBD yang Transparansi. Supaya enggak terjadi pelanggaran hukum," katanya.

Kemudian, Edy berujar masalah konflik agraria yang marak diberbagai daerah di Sumut sudah diatur penyelesaiannya lewat undang-undang. Lebih lanjut, ia menyebutkan UUD 1945 dan Pancasila sudah mengatur kekayaan alam untuk masyarakat.

Selanjutnya, ia menjanjikan kepemilikan tanah untuk masyarakat. Seperti yang dilakukan Presiden Joko Widodo melalui program sertifikasi tanah warga.
Ada tiga tujuan hukum, manfaat, keadilan dan kepastian. Kemudian politik bisa naik.