Sebelumnya, Pakar Hukum, Nuriono meminta Kadishub Simalungun dan Sumatera Utara juga harus dijerat. Karena Sumut melingkupi tujuh kabupaten di wilayah tersebut.

Baca: Ponpes yang Didirikan Soplo Sang Pengemudi Ojek Online Sudah Mencetak 12 Hafidz Quran

"Kenapa Sumut tidak mengintervensi dalam pengawasan. Mulai dari Kesyahbadaran Pelabuhan, kelayakan kapal dan standarisasi, karena semua wewenang ada di Dishub. Sebab secara garis besar Dishub Sumut punya wewenang besar melakukan pengawasan secara ketat," kata Nuriono, Jumat (29/6/2018).

"Apalagi Danau Toba digadang-gadang sebagai destinasi unggulan. Kan itu tidak hanya tanggung jawab Pemkab Samosir yang menjadi rute awal kapal berangkat, tapi lebih luas tugas Sumatera Utara juga," sambungnya.

Nuriono menjelaskan bahwa Danau Toba masuk dalam 10 destinasi unggulan dan disebut sebagai Monaco Of Asia. Artinya kalau moda transportasi lautnya saja, tidak baik pengelolaannya, bagaimana mau maju.

Orang tentu akan takut untuk berkunjung ke Danau Toba. Karena selama ini selain kondisi kapal, yang menjadi penyebab utama masih over kapasitas penumpang kapal.

"Ke depan cara-cara pengelola kapal laut di laut lepas, juga perlu diterapkan terhadap sarana transportasi di perairan Danau Toba," ujarnya.

"Mulai dari Kesyahbadaran, kapal, ABK, manifest dan Life Jaket. Sehingga orang yang berkunjung ke Danau Toba dan menaiki kapal merasa aman," kata Nuriono. (cr9/tribun-medan.com)