Mantan Petinggi Walhi Beri Solusi terkait Polemik Perda Zonasi Babel
Perda soal Zonasi provinsi Bangka Belitung hingga kini belum jelas kepastiannya.
Editor: Dewi Agustina
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Perda soal Zonasi provinsi Bangka Belitung hingga kini belum jelas kepastiannya.
Pihak pemerintah daerah belum mau mengesahkan perda tersebut karena pasal tambang laut di zonasi 0-2 mil perairan Belitung Timur, dihapuskan dari draf raperda.
Di sisi lain, ada perusahaan tambang yang sudah mengantongi izin usaha penambangan (IUP) di zonasi laut tersebut.
Terkait hal tersebut Mantan Ketua Dewan Nasional Walhi, Nur Kholis mengatakan adanya perda zonasi harusnya dijadikan sebuah momentum bersama yakni sebuah komitmen yang disepakati bersama antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha.
"Platform bersama ini harus sekarang, jangan nanti! Kalau sudah jalan tapi platform belum ada, akan repot nantinya," ujar Nur Kholis dalam pernyataannya, Kamis (12/7/2018).
Baca: Mantan Ketua BEM Buang Bayi yang Dilahirkan Kekasihnya karena Tak Sanggup Membiayai
Mumpung perda zonasi belum disahkan, Nur Kholis yang juga Ketua Komnas HAM 2015-2016 itu menambahkan, saat inilah waktu yang tepat untuk membentuk platform bersama tersebut.
"Dengan begitu, negara tetap diuntungkan, tapi juga tidak sampai menyengsarakan masyarakat. Setelah platformnya ada, baru di situ ada penegakan hukum," ujarnya.
Dalam kesempatan lain, Gubernur Bangka Belitung Erzaldi Rosman pernah menyatakan, dirinya tidak pernah berniat untuk membuat masalah Perda Zonasi mangkrak.
Hanya saja ia keberatan jika harus mencabut aturan yang sudah ditetapkan negara sebelumnya.
Wilayah 0-2 mil laut, lanjutnya, adalah IUP milik PT Timah dari Menteri ESDM.
Dalam draf Perda Zonasi, wilayah 0-2 mil itu dihapus sehingga Erzaldi merasa berada dalam dilema.
Baca: Sandi Sebut Nama Calon Wakil Presiden Prabowo, Ada AHY, Anies hingga Aher
Hal senada dilontarkan Tokoh masyarakat Babel yang juga Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Husain Karim.
Ia berharap kegiatan tambang timah di laut oleh PT Timah tetap bisa berjalan dengan baik.
Karim mendorong agar berbagai pihak yang terlibat duduk bersama untuk membahas dan menghasilkan aturan yang bisa melindungi berbagai pihak.
